SuaraJabar.id - Peneliti Senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman mendukung langkah Pemprov Jabar untuk menutup kantor filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) usai izinnya dicabut Kementerian Sosial (Kemensos).
Sebelumnya, Pemprov Jabar melalui Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengimbau kantor ACT di semua daerah di Jawa Barat untuk ditutup. Ia mengimbau Bupati dan Wali Kota di daerahnya segera melaksanakan imbauannya.
"Kan Wagub (Uu Ruzhanul Ulum) udah menyerukan untuk menutup. Ya bekukan dulu, stop dulu sambil menunggu pemeriksaan," kata Nandang saat dihubungi Suara.com pada Sabtu (9/6/2022).
Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk sama-sama mengawasi proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Bareskrim Polri terkait dugaan penyelewengan dana umat dalam lembaga ACT.
Baca Juga: Jalani Pemeriksaan Penyidik, Pendiri ACT Ahyudin Mengaku Belum Ditanya Terkait Aliran Dana
"Kita awasi bersama-sama agar fair. Jangan sampai ada yang terdzolimi dan jangan sampai ada yang berhak malah jadi korban," kata Nandang.
Ia juga menyoroti fantastisnya besaran gaji dan kemewahan fasilitas yang diterima para petinggi ACT. Menurut Nandang, besaran gaji para petinggi filantropi yang mencapai puluhan hingga ratusan juta setiap bulannya sangat kontradiktif dengan tujuannya yakni menolong orang yang kesusahan.
"Sangat mengganggu suasana kebatinan kita. Begitu mewah sementara misinya kemanusiaan, untuk menolong yang susah.Tapi sementara pengelolanya kok bermewah-mewahan. Sangat tidak elok, menabrak prinsip moralitas kita," sebut Nandang.
Menurut Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, imbauan untuk menutup kantor cabang ACT di Jabar ialah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
"Pemerintahan dari awal sudah meminta dan mengimbau kepada para bupati dan wali kota untuk menutup Kantor ACT yang ada di wilayahnya masing-masing. Saya minta Kantor ACT tutup dengan sendirinya, khawatir ada hal yang tidak diinginkan," kata Uu.
Baca Juga: Antisipasi Penyebaran PMK, Masjid Mujahidin Muhammadiyah Jabar Sembelih Hewan Kurban di RPH
Uu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menginstruksikan dinas terkait untuk menutup Kantor ACT di wilayah Jawa Barat.
Berita Terkait
-
7 Fakta Menarik Masjid Al Jabbar, Disebut Dibangun Dengan Utang Rp3,4 Triliun
-
Mengenal Masjid Al Jabbar Karya Ridwan Kamil, Utang Pembangunannya Dibongkar Dedi Mulyadi
-
Lawan Ridwan Kamil, Lisa Mariana Akan Konferensi Pers Meski Kondisi Mental Tak Stabil
-
Warga Jabar yang Taat Pajak Jangan Iri karena Tak Dapat Pemutihan, Dedi Mulyadi Siapkan Surprise
-
H-2 Lebaran, Arus Mudik di Tol Cipali Ramai Lancar
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal
-
Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?
-
Gubernur Dedi Mulyadi Libatkan Pakar, Evaluasi Besar-besaran Kegiatan Ekonomi di Pegunungan Jabar