Petinggi ACT Punya Gaji Fantastis Ratusan Juta per Bulan, Peneliti Fitra Jabar: Jangan Ada yang Terdzolimi

SuaraJabar.id - Peneliti Senior Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Barat, Nandang Suherman mendukung langkah Pemprov Jabar untuk menutup kantor filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) usai izinnya dicabut Kementerian Sosial (Kemensos).

Sebelumnya, Pemprov Jabar melalui Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengimbau kantor ACT di semua daerah di Jawa Barat untuk ditutup. Ia mengimbau Bupati dan Wali Kota di daerahnya segera melaksanakan imbauannya.

"Kan Wagub (Uu Ruzhanul Ulum) udah menyerukan untuk menutup. Ya bekukan dulu, stop dulu sambil menunggu pemeriksaan," kata Nandang saat dihubungi Suara.com pada Sabtu (9/6/2022).

Ia mengajak semua elemen masyarakat untuk sama-sama mengawasi proses pemeriksaan yang sedang dilakukan Bareskrim Polri terkait dugaan penyelewengan dana umat dalam lembaga ACT.

Baca Juga: Jalani Pemeriksaan Penyidik, Pendiri ACT Ahyudin Mengaku Belum Ditanya Terkait Aliran Dana

"Kita awasi bersama-sama agar fair. Jangan sampai ada yang terdzolimi dan jangan sampai ada yang berhak malah jadi korban," kata Nandang.

Ia juga menyoroti fantastisnya besaran gaji dan kemewahan fasilitas yang diterima para petinggi ACT. Menurut Nandang, besaran gaji para petinggi filantropi yang mencapai puluhan hingga ratusan juta setiap bulannya sangat kontradiktif dengan tujuannya yakni menolong orang yang kesusahan.

"Sangat mengganggu suasana kebatinan kita. Begitu mewah sementara misinya kemanusiaan, untuk menolong yang susah.Tapi sementara pengelolanya kok bermewah-mewahan. Sangat tidak elok, menabrak prinsip moralitas kita," sebut Nandang.

Menurut Plh Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, imbauan untuk menutup kantor cabang ACT di Jabar ialah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

"Pemerintahan dari awal sudah meminta dan mengimbau kepada para bupati dan wali kota untuk menutup Kantor ACT yang ada di wilayahnya masing-masing. Saya minta Kantor ACT tutup dengan sendirinya, khawatir ada hal yang tidak diinginkan," kata Uu.

Baca Juga: Antisipasi Penyebaran PMK, Masjid Mujahidin Muhammadiyah Jabar Sembelih Hewan Kurban di RPH

Uu mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menginstruksikan dinas terkait untuk menutup Kantor ACT di wilayah Jawa Barat.

"Kalau keuangan menimbulkan kecemburuan dan yang lainnya, maka saya minta segera ditutup (kantor ACT) yang ada di wilayah Jawa Barat," kata dia.

Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki