SuaraJabar.id - Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) menggelar unjuk rasa untuk menuntut Suharso Monoarfa mundur dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Ini aksi tanpa ujung, sampai kapan pun kalau Suharso belum turun kami akan terus lakukan. Hari ini ada dua titik, di kawasan Patung Kuda Monas dan Kantor DPP PPP," kata Ketua Majelis Pertimbangan PPP Jakarta Selatan Muchbari, di Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Dia menegaskan aksinya tidak akan berhenti hingga Suharso turun dari jabatannya. Bahkan, FKPP bersama santri sepakat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Suharso dari jabatan menteri.
Muchbari yakin jika Suharso Monoarfa tak kunjung mundur dari jabatannya, para majelis partai akan melakukan langkah ekstrem yaitu memecat Suharso secara tidak hormat.
“Karena kami yakin, PPP tidak mau kehilangan suara umat. Jadi, lebih baik Suharso dipaksa mundur oleh para dewan syariah,” katanya menegaskan.
Soal Suharso yang mengaku belum menerima surat dari para majelis partai, menurut Muchbari itu hanya alasan belaka. Pasalnya, surat dari para majelis sudah beredar bahkan di media massa.
“Itu hanya alasan belum menerima surat. Kalau dia bilang surat majelis tidak sesuai mekanisme, apakah selama ini partai dipimpinnya sesuai. Suharso jangan berlindung di AD ART, dia sendiri menabraknya,” kata Muchbari.
Sebelumnya, tiga mejelis di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta kembali Ketua Umum Suharso Monoarfa untuk mundur dari jabatan sebagai ketua umum.
Surat kedua itu dilayangkan oleh tiga majelis yang terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan setelah surat pertama tidak ditanggapi Suharso Monoarfa.
"Permintaan pengunduran ini kepada saudara Suharso Monoarfa semata hanya untuk kebaikan kita bersama sebagai pengemban amanah dari pendiri PPP," demikian isi surat yang dikutip.
Tiga majelis itu terdiri dari Majelis Syariah, Majelis Kehormatan, dan Majelis Pertimbangan kembali mengirimkan surat ke Suharso.
Surat itu tertanggal 24 Agustus 2022 ditandatangani Ketua Majelis Syariah KH Mustofa Aqil Siroj, Ketua Majelis Kehormatan KH Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Pertimbangan Muhamad Mardiono.
Surat juga ditandatangani putra almarhum KH Maimoen Zubair yaitu KH Abdullah Ubab Maimoen Zubair dan juga KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Muhyidin Ishaq, KH Fadlolan Musyaffa'. [Antara]
Berita Terkait
-
Libur Lebaran 2025, Monas Jadi Tujuan Wisata Alternatif Warga Jakarta
-
Antisipasi Parkir Sembarangan di Monas: Dishub Siapkan Derek hingga Tangkap Jukir Liar
-
Monas Diserbu! Ribuan Wisatawan Lokal dan Asing Tumpah Ruah di H+4 Lebaran
-
Belasan Ribu Pengunjung Padati Kawasan Monas saat H+2 Lebaran 2025
-
Usai Rumah Digeledah, KPK Periksa Djan Faridz Hari Ini
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal
-
Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?
-
Gubernur Dedi Mulyadi Libatkan Pakar, Evaluasi Besar-besaran Kegiatan Ekonomi di Pegunungan Jabar