SuaraJabar.id - Nelayan Jawa Barat, baik yang berada di Pantai Selatan maupun Pantai Utara memiliki tiga kesamaan. Pertama kesulitan bersandar karena minimnya dermaga, sulit mendapatkan BBM bersubsidi hingga terjerat jebakan utang ke rentenir.
Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum setelah dirinya menerima keluhan dari nelayan di Pantai Utara dan Pantai Selatan.
"Jadi rata-rata sama, mereka ingin ada tambahan dermaga, mereka merasa dermaga kurang satu mau bersandar. Kalo wilayah itu di Pangandaran, Bekasi, secara umum Pantai Utara dan Pantai Selatan sama," kata Uu di Gedung Sate, Jalan Diponegoro Kota Bandung, Selasa (20/9/2022).
Uu menuturkan, pihaknya telah menginventarisasi persoalan minimnya dermaga bagi para nelayan. Pihaknya berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dermaga bagi para nelayan untuk memberikan kemudahan bongkar-muat.
Baca Juga: Harga Kebutuhan dan BBM Naik, Kenapa Upah Buruh Tidak Naik?
"Pemprov Jabar mengurai satu demi satu kebutuhan mereka, ini sudah diinvetarisir, diambil skala prioritas yang akan dibangun sesuai kemampuan kami," tuturnya.
Bahan Bakar Minyak (BBM) juga menjadi persoalan nelayan untuk melaut. Selama ini, tempat pengisian BBM dinilai tidak strategis. Sehingga, para nelayan harus mengeluarkan ongkos lebih demi mendapatkan BBM untuk melaut.
Apalagi, kenaikan harga BBM menambahkan pelik persoalan BBM bagi nelayan.
"Diitambah kenaikan BBM, biasa mereka agak kesulitan mendapatakan BBM solar, kemudian ditambah kenaikan, lebih sulit lagi," ucap UU.
"Meskipun diperbolehkan dengan kartu membeli solar bersubsidi, tetapi mereka ngantre, dan jauh dari dermaga, sehingga dibutuhkan lagi transport," imbuhnya.
Baca Juga: Balas Aria Bima PDIP, Demokrat: Playing Victim Itu yang Suka Menangis saat BBM Naik Era SBY
Menyikapi hal itu, lanjut UU, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak Pertamina dalam hal rencana pembangunan dermaga. Setidaknya, ada 70 stasiun pengisian bahan bakar yang nantinya akan dibangun di titik-titik strategis.
"Saya minta Pertamina untuk membangun di wilayah, sekitar 70 lebih untuk dibangun," ungkapnya.
Tak sampai di situ, nelayan juga masih terkendala modal untuk melaut. Selama ini, nelayan kerap kali melakukan pinjaman kepada rentenir. Parahnya, para nelayan tak jarang merasa terjebak karena didesak menjual hasil melaut ke rentenir.
"Mereka terjebak rentenir saat mau melaut, hasil tangkapan ikan tidak sesuai harga, karena harganya ditentukan, karena uang sudah diterima sebelum melaut," jelas Uu.
"Kita sudah bicara dengan perbankan, untuk diminta memberikan kejibakan dan perhatian nelayan saat hendak melaut supaya tidak seperti sekarang," tandasnya.
Berita Terkait
-
Penurunan Harga BBM: Strategi Pertamina atau Sekadar Pengalihan Isu?
-
Lawan Ridwan Kamil, Lisa Mariana Akan Konferensi Pers Meski Kondisi Mental Tak Stabil
-
Warga Jabar yang Taat Pajak Jangan Iri karena Tak Dapat Pemutihan, Dedi Mulyadi Siapkan Surprise
-
Pendangkalan Alur Pelabuhan Pulau Baai, Pertamina Antisipasi Pasokan BBM Bengkulu dari Tiga Terminal
-
Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Bengkulu Aman
Tag
Terpopuler
- Kode Redeem FF SG2 Gurun Pasir yang Aktif, Langsung Klaim Sekarang Hadiahnya
- Pemain Keturunan Indonesia Statusnya Berubah Jadi WNI, Miliki Prestasi Mentereng
- Pemain Keturunan Indonesia Bikin Malu Raksasa Liga Jepang, Bakal Dipanggil Kluivert?
- Jika Lolos Babak Keempat, Timnas Indonesia Tak Bisa Jadi Tuan Rumah
- Ryan Flamingo Kasih Kode Keras Gabung Timnas Indonesia
Pilihan
-
Masjid Agung Sleman: Pusat Ibadah, Kajian, dan Kemakmuran Umat
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Meroket, Malaysia Semakin Ketinggalan
-
Duel Kevin Diks vs Laurin Ulrich, Pemain Keturunan Indonesia di Bundesliga
-
Daftar Lengkap 180 Negara Perang Dagang Trump, Indonesia Kena Tarif 32 Persen
-
Detik-detik Jose Mourinho Remas Hidung Pelatih Galatasaray: Tito Vilanova Jilid II
Terkini
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal
-
Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?
-
Gubernur Dedi Mulyadi Libatkan Pakar, Evaluasi Besar-besaran Kegiatan Ekonomi di Pegunungan Jabar