Petani Ngeluh Banyak Lahan Nganggur Dikuasai BUMN dan Swasta, Ridwan Kamil: Mubazir Itu Teman Setan

Anas menjelaskan, Reforma Agraria telah dijadikan sebagai program prioritas oleh pemerintah. Namun, sejauh ini, Reforma Agraria masih belum dijalankan secara utuh.

Di periode pertama, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasukkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan sebagai program prioritas dalam Nawa Cita (sembilan program prioritas). Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan kembali dilanjutkan untuk tahun 2019-2024.

Secara garis besar, target Reforma Agraria di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah redistribusi tanah seluas 9 juta hektar melalui Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA).

"Dalam hal ini Jawa Barat memiliki 10 Lahan Prioritas Reforma Agraria (LPRA) yang harusnya bisa selesai di tahun 2021 sesuai surat edaran kepala Staf Kepresdidenan 2021 nomor 1B/T tahun 2021 tentang pembentukan tim percepatan penyelesaian konflik Agraria dan penguatan kebijakan Reforma Agraria tahun 2021," jelasnya.

Baca Juga: Kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat Disebut Masuk Radar Gandengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024

Atas dasar itu, Aliansi Mahasiswa Petani Jawa Barat melayangkan tuntutan sebagai berikut;

1. Jalankan Reforma Agraria sejati dan kedaulatan pangan
2. DPRD provinsi Jawa Barat agar mendesak Gubernur Jawa Barat sebagai ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas serta fungsinya sebagaimana aturan yang tercantum
3. Selesaikan 10 lokasi LPRA dan konflik Agraria di Jawa Barat
4. Mendesak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura menegakan kedaulatan pangan
5. Hapuskan diskriminasi kepada Ormas tani non-Gapoktan
6. Jalankan regenerasi petani sejati bukan petani milenial
7. Turunkan harga BBM bersubsidi