SuaraJabar.id - Sebuah yayasan pendidikan di Bandung meminta orang tua siswa yang anaknya keluar dari sekolah sebelum lulus untuk membayar denda sebesar Rp 37 juta.
Orang tua yang diminta untuk membayar denda puluhan juta itu adalah Rizki Siti Nuraisyah yang merupakan Warga Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
Rizki kemudian meminta bantuan pada Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya agar mereka bisa menjembatani komunikasi dengan pihak yayasan di Bandung.
Permasalahan ini bermula saat rizki mendapat inforasi dari tetangganya bahwa ada sekolah gratis milik satu yayasan di Bandung. Ia kemudian memasukan anaknya ke sekolah gratis itu.
“Bilangnya sih gratis. Cuma jika keluar sekolah sebelum tamat belajar, maka akan ada denda. Cuma tidak bilang berapa besaran denda tersebut,” tuturnya, Jumat (4/11/2022).
Sebelum keluar, ia mengatakan bahwa anaknya sudah 2 tahun sekolah di yayasan yang berada di Bandung tersebut.
Namun karena tidak betah mondok atau sekolah tersebut, membuat anaknya itu sampai sudah 3 kali kabur dari yayasan.
“Ya mungkin anak saya sudah tidak betah dan tidak mau mondok lagi. Bahkan terakhir kemarin kabur dari pondok untuk yang ketiga kalinya dan ketemu. Karena ada yang ngasih kabar, anak saya berada di rumah salah seorang warga,” katanya.
Mengetahui hal tersebut, Rizki pun langsung membawa pulang anaknya ke Tasikmalaya. Sebab menurutnya, jika dipaksa untuk kembali ke pondok tersebut, yang ia takutkan akan kabur lagi.
Baca Juga: Seragam Sekolah Gratis di Balikpapan Diklaim Sudah Tiba
“Jadi tidak memaksa anak saya untuk tetap bertahan di pondok pesantren tersebut. Saya ingin anak saya tetap sekolah, tetapi di Tasikmalaya,” ucapnya.
Akan tetapi, sambungnya, saat akan keluar dari sekolah tersebut, pihak yayasan mengirim surat denda.
Rizki mengatakan, bahwa dalam surat tersebut, ia harus membayar denda dengan total sebesar Rp 37 juta. Rinciannya, Rp 50 ribu per hari selama 2 tahun atau dari pertama mondok.
Namun, saat ini yang ia fokuskan atau pikirkan adalah bukan membayar denda, melainkan anaknya bisa sekolah kembali di Tasikmalaya.
“Karena kasihan, karena setahun lagi mau ke SMP. Ya mudah-mudahan sekarang bisa masuk ke sekolah yang ada di Tasikmalaya,” ucapnya.
“Untuk itu, tujuan saya datang ke KPAID yaitu meminta tolong agar anak saya bisa sekolah kembali di Tasikmalaya. Soalnya untuk masa depan anak,” pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Mensos Gus Ipul Lantik Ribuan Guru untuk Perkuat Pendidikan Sekolah Rakyat
-
SMA Xaverius 1 Palembang, Almamater Budi Karya Sumadi hingga Joe Taslim yang Kini Berusia 75 Tahun
-
Persib Bandung Dihukum Komdis PSSI, Danijel Loncar Ikut Terseret
-
Siapkan Lahan 15 Hektare, Barito Timur Serius Hadirkan Sekolah Rakyat
-
Ribuan Guru Sekolah Rakyat Dilantik, Siap Jalankan Misi Pendidikan untuk Masyarakat
Terpopuler
- Cara Cek BSU 2026 di JMO dengan Mudah
- 6 Sabun Cuci Muka Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Fitur Pengkinian Data Rekening BSU Tidak Tersedia untuk Data Anda Maksudnya Apa?
- Habiburokhman Umumkan Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR Hari Ini, Disambut Tawa Anggota
- 10 Sepatu Lari 10K Terbaik, dari Brand Lokal hingga Internasional
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Pembongkaran Teras Cihampelas Dilelang, Penawaran Ditutup 26 November
-
UPI Siap Kooperatif dalam Kasus Dugaan Korupsi Gedung Convention Center
-
BSU Rp900 Ribu Belum Cair! Menaker Ungkap Masih Tertahan Proses Administrasi di Kemenkeu
-
Polisi Bongkar Gudang Tramadol di Bogor, 282.500 Butir Disita, Pemasok Diburu
-
BPPSDMP Kementan: Teknologi Pertanian Harus Aplikatif, Murah dan Mudah Diterapkan