SuaraJabar.id - Sejumlah kepala desa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) memilih mundur dari jabatannya agar bisa mentas pada Pemilu 2024. Mereka mendaftar sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).
Tercatat ada tujuh kepala desa yang memutuskan maju pada pesta demokrasi tahun 2024 yakni Kepala Desa SukajayaKepala Desa LembangKepala Desa Mandalamukti Kepala Desa Wangunjaya, Kepala Desa Tanimulya, Kepala Desa Situwangi, dan Kepala Desa Cicangkang Hilir.
Kepala Bidang Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa KBB, Hendi Setiyadi mengatakan, semua kepala desa yang maju pada Pileg nanti sudah mengajukan surat pengunduran diri sesuai Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023.
"Semua yang mencalonkan sudah menyampaikan surat permohonan pengunduran diri dimaksud dan sudah dikeluarkan tanda terimanya," katanya saat dihubungi pada Senin (22/5/2023).
Hendi menjelaskan, mekanisme pemberhentian kepala desa ini diatur melalui pada Pasal 8 Permendagri 82 tahun 2015 dan Permendagri 110 tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Nantinya, setelah surat pengunduran diri diterima, Pemda bakal mengeluarkan surat penetapan pengunduran diri.
Surat permohonan pengunduran diri itu kemudian akan dikaji Bupati sebelum nantinya mengeluatkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian. "Setelah diberhentikan secara resmi melalui Keputusan Bupati akan ditunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa dari ASN Kabupaten Bandung Barat yang ditunjuk oleh Bupati," terangnya.
Kepala Desa Sukajaya, Asep Cahya membenarkan ia sudah mengajukan pengunduran sebagai kepala desa demi bisa maju sebagai calon legislatif Bandung Barat.
"Iya betul, sudah mengajukan pengunduran diri. Cuma masih menunggu tanda tangan dari Pak Bupati (KBB)," ujar Asep.
Mundur dari jabatan sebagai kepala desa merupakan salah satu syarat agar bisa mendaftar sebagai bacaleg ke KPU. Untungnya, masa jabatannya sebagai kepala desa akan habis pada bulan Juli mendatang.
Baca Juga: Temui Jokowi, Petinggi Organisasi Purnawirawan Tegaskan Netralitas Jelang Pemilu 2024
"Kalau saya habis bulan Juli, jadi nggak terlalu rugi. Yang rugi itu teman-teman lain yang masa jabatannya masih lama, ada yang sampai 2025. Cuma memang mundur sebagai kepala desa itu jadi syarat biar bisa daftar," tutur Asep.
Kontributor : Ferrye Bangkit Rizki
Berita Terkait
-
Temui Jokowi, Petinggi Organisasi Purnawirawan Tegaskan Netralitas Jelang Pemilu 2024
-
Pesan Megawati ke Gibran Jelang Pemilu 2024: Waspada Manuver Politik
-
Anies Baswedan Semakin Brutal Kritik Lawan Politik Pilpres Jelang Pemilu 2024: Ganjar Pranowo kah?
-
Cak Imin Bikin Wow! Ini Janjinya Jika Terpilih Menjadi Presiden RI di Pemilu 2024
-
Konsolidasi di Hari Kebangkitan Nasional, Ganjar Minta ke Kader PDIP Sumsel Bawa Kemenangan Hattrick Pemilu 2024
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Misteri Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi: Kejati Jabar Bakal Tetapkan Tersangka: On Proses Ya
-
Bukan Jawa Barat, Ini Bintang Baru Ekonomi Indonesia: Pertumbuhannya Capai 5,84 Persen
-
Kejati: Penyidikan Tunjangan Perumahan DPRD Bekasi Berjalan
-
Dedi Mulyadi Pilih Habiskan Dana Bencana, Kritik Purbaya?
-
Mandatalam Earth Run 2025: Olahraga, Konservasi, dan Kolaborasi Hijau untuk Selamatkan Bumi