SuaraJabar.id - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut data kependudukan penting sebagai salah satu komponen dalam menyejahterakan masyarakat.
Herman mengungkap, pemerintah memerlukan data yang baik supaya pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat.
Dengan begitu program atau kebijakan yang diambil dapat membuahkan hasil yang terbaik pula bagi masyarakat.
Dengan kata lain, target- target pembangunan, khususnya dalam memperbaiki angka-angka indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Demikian dikatakan Sekda Jabar Herman Suryatman pada Rapat Koordinasi Satu Data Jabar Tahun 2024 di Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung, Selasa (11/6/2024).
Baca Juga: Harsiarda 2023, Gubernur Ridwan Kamil Dorong Lembaga Penyiaran di Jabar untuk Adaptif
"Good data, good decision, good result. Data yang baik, pengambilan keputusan pemerintahan baik dan insyaallah, hasilnya juga baik," tutur Herman.
Apalagi saat ini, sambungnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), maka ia pun menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut.
Jabar juga terus bertransformasi menjadi digital province, maka IKD harus menjadi akselerator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar yang kini jumlahnya sekitar 50 juta jiwa.
Diharapkan melalui IKD akan mempermudah urusan warga untuk mengakses berbagai layanan publik.
"Insyaallah, Jawa Barat terdepan dalam mengeksekusi kebijakan identitas kependudukan digital," ucap Herman.
Baca Juga: Bupati Ciamis Ajak Masyarakat Amalkan Nilai-nilai Luhur Pancasila
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung data kependudukan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbagai pengambilan kebijakan, khususnya di tingkat pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
"Saya senang dengan Pak Sekda yang luar biasa. Mudah-mudahan Provinsi Jawa Barat bisa memelopori untuk memanfaatkan data kependudukan dalam rangka pengambilan keputusan di pemerintahan," ujar Teguh.
Berita Terkait
-
Mobil CKD, CBU, dan IKD: Ketahui Perbedaannya Sebelum Membeli
-
Indonesia Gandeng Eks PM Inggris Tony Blair Buat Proyek Pengganti e-KTP
-
Siap-siap! Program Pengganti e-KTP Dimulai Akhir Februari 2024
-
Ini Perbedaan IKD dan Digital ID yang Diatur dalam UU ITE Terbaru
-
Luhut Minta Kebut Proyek IKD Pengganti e-KTP, Juli 2024 Selesai
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
Pilihan
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
-
Sosok Murdaya Poo, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Meninggal Dunia Hari Ini
-
Prabowo Percaya Diri Lawan Tarif Trump: Tidak Perlu Ada Rasa Kuatir!
-
Magisnya Syawalan Mangkunegaran: Tradisi yang Mengumpulkan Hati Keluarga dan Masyarakat
-
PT JMTO Bantah Abu Janda Jadi Komisaris, Kementerian BUMN Bungkam
Terkini
-
Cari Titik Temu, Bupati Bogor Ajak Duduk Bersama Bahas Isu Viral Kades Minta THR
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal
-
Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?