Scroll untuk membaca artikel
Syaiful Rachman
Jum'at, 21 Maret 2025 | 05:52 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan di Bandung, Kamis (20/3/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan menolak parsel Lebaran untuk dikirimkan pada dirinya sebagai gubernur berupa makanan yang menurutnya lebih baik diberikan pada masyarakat yang membutuhkan.

Dedi menjelaskan, parsel yang akan diberikan ke warga yang membutuhkan bisa berupa paket dengan nominal Rp150.000. Kemudian paket tersebut diserahkan langsung kepada warga yang membutuhkan di sekitar lingkungannya.

"Kirimkan parsel ke warga berupa paket nilainya Rp150.000, antarkan ke tetangga, teman-teman yang kurang mampu di lingkungannya," kata Dedi di Bandung, Kamis (20/3/2025), seperti dimuat ANTARA.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan pidato pertama saat rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan komitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan, mengembangkan ekonomi kerakyatan, investasi berbasis lingkungan hingga pemerataan pendidikan dan sosial dalam rencana strategis pembangunan provinsi Jawa Barat dalam lima tahun ke depan. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/foc.

Pemberian paket tersebut akan meringankan beban warga apalagi saat menghadapi Lebaran.

Baca Juga: Polres Cianjur Buka Posko Penitipan Rumah dan Kendaraan Selama Mudik

Dedi menyebut, parsel yang diberikan kepada dirinya akan kurang bermanfaat.

"Ini kan bagus, kalau ada 100 orang yang kirim ke saya, misalnya mereka bisa memberi 10 orang berarti sudah ada 1.000 orang yang bisa dibantu. Dibandingkan ditumpukin di tempat saya enggak ada yang makan," ungkapnya.

Dedi kemudian memberikan pesan kepada masyarakat apabila ingin memberikan parsel kepada gubernur, cukup berisi tulisan selamat Idul Fitri ditambah catatan laporan sudah memberikan paket kepada warga kurang mampu.

"Sampaikan ucapan Lebaran ke gubernur dalam bentuk kertas saja dikasih tulisan, 'Pak Gubernur Selamat Hari Raya Idul Fitri, titipan parselnya sudah saya berikan kepada Mak Acah, Mak Imih, Mak Inah', dan seterusnya. Sebutkan saja namanya," tutur Dedi.

Dedi Mulyadi Pastikan Kondisi Jalan Jalur Mudik di Wilayah Jawa Barat Bagus

Baca Juga: Sepeda Motor Bukan Kendaraan Ideal untuk Mudik, Ini Penjelasannya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan kondisi jalan di jalur mudik dalam keadaan baik sebelum musim arus mudik Hari Raya Idul Fitri untuk kenyamanan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik di wilayah Jabar.

"Sudah siap relatif baik, kita akan dorong terus agar dipastikan jalannya dalam keadaan mantap," kata Dedi Mulyadi usai menyerahkan kompensasi secara simbolis kepada kusir delman di Markas Polres Garut, Kamis (20/3/2025).

Ia menuturkan, pemerintah provinsi maupun daerah sudah melakukan persiapan dengan mengecek kondisi jalan yang akan dilintasi kendaraan bermotor pemudik saat momentum Hari Raya Idul Fitri.

Seluruh jalan provinsi yang menjadi jalur mudik, kata dia, akan dilakukan perbaikan seperti jalan yang berlubang, sehingga pemudik bisa melintasinya dengan aman dan nyaman.

"Kita rapikan jalan berlubang," kata mantan Bupati Purwakarta itu dilansir ANTARA.

Ia menegaskan, perbaikan jalan di wilayah Jabar ditargetkan sudah harus selesai sebelum arus mudik Hari Raya Lebaran atau pekan ini.

"Perbaikan minggu ini harus selesai karena pas arus mudik harus segera selesai semuanya," katanya.

Ia menyampaikan, tidak hanya persoalan jalan yang harus baik, tapi juga dipastikan kondisi penerangan jalan umum (PJU) berfungsi baik untuk menerangi jalan agar pengendara nyaman saat berkendara.

"Penerangan aman, Dishubnya, PJU-nya harus terang, nyala," katanya.

Ia menambahkan, upaya lain untuk kelancaran arus lalu lintas saat momentum mudik Lebaran yakni mengantisipasi gangguan dampak bencana alam saat musim hujan.

Hambatan lainnya di jalur mudik, kata dia, keberadaan delman, untuk itu delman dilarang beroperasi selama pengamanan arus mudik sebagai gantinya diberi uang kompensasi dari pemerintah provinsi.

Load More