DPMD Desak Perencanaan Pembangunan Prioritas Jelang RKPD 2027

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan yang dilaksanakan secara virtual melalui platform Zoom.

Kegiatan ini merupakan fase krusial dalam rangkaian proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun anggaran 2027 di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Musrenbang tingkat kecamatan diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Kabupaten Sukabumi pada rentang waktu tanggal 10 hingga 13 Februari 2026.

Tema utama yang diusung dalam Musrenbang kecamatan tahun 2026 adalah "Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata."

Tema pembangunan tersebut berfungsi sebagai panduan arah kebijakan utama daerah dalam mendorong kemajuan sektor-sektor unggulan Kabupaten Sukabumi.

Ahmad Samsul Bahri, selaku Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi, menekankan peran vital desa dan kecamatan dalam proses pengajuan usulan pembangunan.

Beliau mengingatkan bahwa usulan yang diajukan harus benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat luas.

Penyampaian harapan ini disampaikan oleh Kepala DPMD kepada Sukabumiupdate.com pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026.

DPMD berharap Musrenbang kecamatan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang memiliki kualitas tinggi melalui penerapan skala prioritas yang tepat.

Usulan pembangunan yang diajukan wajib diselaraskan dengan kebutuhan riil yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

Selain kebutuhan riil, pertimbangan mendalam mengenai urgensi serta manfaat jangka panjang dari setiap usulan juga harus dipertimbangkan secara saksama.

Prioritas yang ditetapkan oleh desa dan kecamatan diharapkan menunjukkan keselarasan kuat dengan Visi dan Misi Kepala Daerah setempat.

Hal ini bertujuan agar program prioritas daerah dapat terintegrasi dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan yang dilakukan di tingkat bawah.

Ahmad Samsul Bahri menegaskan bahwa sinkronisasi antara usulan dari bawah dan arah kebijakan pemerintah daerah adalah elemen esensial.

Sinkronisasi tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sukabumi dapat berjalan secara efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan.