- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota menghentikan izin pembangunan wisata serta perumahan di kawasan hutan.
- Kebijakan yang diterbitkan pada 11 Mei 2026 ini bertujuan menekan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan pengawasan ketat dan pembinaan lahan untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekologis serta kawasan lindung.
SuaraJabar.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati dan wali kota menghentikan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan, guna menekan risiko bencana alam.
Langkah tegas dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/ASDA EKBANG tentang Pelaksanaan Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat.
Dedi Mulyadi menuturkan penghentian izin pembangunan di tempat wisata dan perumahan diperlukan guna menekan risiko bencana alam, seperti longsor dan banjir.
Lebih lanjut KDM sapaan akrabnya mengatakan, bupati dan wali kota harus lebih aktif dalam menjaga keberadaan kawasan hutan dan perkebunan.
Hal itu bertujuan, agar kawasan hutan dan perkebunan tidak berubah menjadi area pembangunan komersial maupun permukiman.
"Bupati dan wali kota harus lebih proaktif dalam pengendalian alih fungsi lahan dan pengembalian fungsi-fungsi konservasi, khususnya kawasan hutan dan perkebunan,” kata Dedi Mulyadi, Senin, 11 Mei 2026.
Pemerintah Jawa Barat sebelumnya sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.
Dalam Peraturan Gubernur tersebut, tertulis bahwa terdapat beberapa langkah yang dilakukan Gubernur Jabar untuk mengendalikan alih fungsi lahan, salah satunya melakukan pengawasan.
Pengawasan dilaksanakan dalam rangka keberlangsungan dan keberlanjutan fungsi lahan, keberlangsungan kawasan lindung dan fungsi ekologis.
Selain mengawasi, gubernur juga mengembalikan fungsi lahan sesuai peruntukkannya. Langkah ini dilakukan melalui pembinaan kepada pemegang hak atas tanah dan juga kolaborasi dengan pemilik tanah.
Untuk pengendalian dan pemulihan alih fungsi lahan, gubernur Jabar menyediakan sumber daya, meliputi sarana, sumber daya manusia dan pendanaan.
Setelah itu, gubernur akan melalukan pengawasan terkait pengendalian alih fungsi lahan yang dilaksanakan perangkat daerah.
Kontributor : Rahman
Berita Terkait
-
Program Gentengisasi Mulai Bergulir, 2,4 Juta Genteng Majalengka Dikirim
-
Kebakaran Pool DAMRI Bandung, 10 Bus dan 13 Rumah Warga Hangus
-
Dedi Mulyadi Buka PORPROV XV Jabar 2026, Berharap Lahir Atlet Kelas Dunia
-
KUR Capai Rp264 Triliun, Pemerintah Dorong UMKM Masuk Rantai Pasok Industri
-
Momen Pemakaman Prajurit TNI yang Gugur dalam Operasi Karhutla
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Di Tengah Guliran Hak Menyatakan Pendapat DPR Soal Gibran
-
Delapan Fraksi DPR RI Serentak Usulkan HMP, Gibran Menghadapi Tekanan Politik Besar
-
15 Rekomendasi Wisata Alam di Bandung, Garut dan Pangandaran, Cocok untuk Liburan Akhir Pekan
-
Kasus Siswa SMP PGRI 2 Nagrak: Polres Sukabumi Agendakan Penetapan Status 4 Terduga Pekan Ini
-
Bebaskan Lahan Jalur Tambang CigudegParungpanjang, Pemkab Bogor Siapkan Rp100 Miliar