Warga Jabar Keluar dari Kemiskinan, Tapi Kok Kesenjangan Malah Melebar? Ini Faktanya

SuaraJabar.id - Kabar baik soal penurunan kemiskinan di Jawa Barat dibayangi meningkatnya ketimpangan ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat persentase penduduk miskin per Maret 2026 turun menjadi 6,54 persen, atau berkurang 114,23 ribu jiwa. Namun pada periode yang sama, Gini Ratio justru naik menjadi 0,413, menandakan kesenjangan pengeluaran antar-kelompok masyarakat semakin melebar.

Penurunan tersebut membuat jumlah penduduk miskin di Jawa Barat kini tersisa 3,44 juta jiwa. Perbaikan juga terlihat dari kualitas kemiskinan, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 1,14 menjadi 1,04 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,27 menjadi 0,23.

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati di Bandung, Jumat, mengungkapkan garis kemiskinan Jawa Barat per Maret 2026 mencapai Rp609.790 per kapita per bulan. Komoditas makanan masih menjadi penyumbang terbesar dengan porsi 74,48 persen.

"BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur menurut garis kemiskinan," kata Ari.

Menariknya, beras dan rokok kretek filter menjadi dua komoditas utama yang berkontribusi terhadap garis kemiskinan. Sumbangan beras mencapai 21,33 persen di perkotaan dan 26,78 persen di perdesaan, sedangkan rokok menyumbang 10,63 persen di kota dan 6,88 persen di desa.

Di balik penurunan angka kemiskinan secara keseluruhan, persoalan di wilayah perdesaan justru menunjukkan arah berbeda. Jumlah penduduk miskin di perkotaan turun sebanyak 124,61 ribu orang, sementara wilayah perdesaan mengalami penambahan penduduk miskin sebanyak 10,38 ribu orang atau naik 0,20 persen poin.

Pada saat yang sama, ketimpangan pengeluaran masyarakat Jawa Barat semakin melebar. Gini Ratio per Maret 2026 mencapai 0,413, naik 0,016 poin dibanding September 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa turunnya jumlah penduduk miskin belum sepenuhnya berarti pemerataan ekonomi semakin membaik. Sebagian masyarakat memang berhasil keluar dari garis kemiskinan, tetapi jarak pengeluaran antarkelompok masyarakat justru semakin lebar.

"Baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, indikator kemiskinan di Jawa Barat secara umum membaik dibandingkan September 2025. Namun indikator ketimpangan mengalami kenaikan sehingga tetap perlu menjadi perhatian," tutur Ari.

Baca Juga: Bawa Kasus Penebangan Pohon ke Jalur Hukum, Farhan Siap Lapor Gubernur Jabar dan KLH