Menhut Raja Antoni Ungkap Dukungan Prabowo untuk Percepatan Restorasi Ekosistem

SuaraJabar.id - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkap dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya percepatan restorasi ekosistem di Indonesia.

Dukungan tersebut dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan lahan dan ekosistem yang mengalami kerusakan.

Hal itu disampaikan Raja Juli saat menghadiri peringatan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) 2026 di Taman Wisata Alam (TWA) Muara Angke, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Raja Juli mengatakan Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat terhadap upaya pemulihan lahan terdegradasi di Indonesia.

“Saya berterus terang, saya pribadi merasa mendapat dukungan yang luar biasa dari Pak Presiden untuk ruang melakukan restorasi ekosistem ini,” kata Raja Juli.

Menurutnya, komitmen tersebut juga disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun lalu. Saat itu, Presiden Prabowo menyatakan komitmen Indonesia untuk melakukan restorasi terhadap lahan terdegradasi.

Raja Juli menyebut luas lahan kritis di Indonesia mencapai sekitar 12 juta hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,7 juta hektare berada di kawasan hutan, termasuk sekitar 1,27 juta hektare yang berada di kawasan konservasi.

“Bahkan di pidato beliau di PBB yang tahun lalu, dengan lantang mengatakan komitmen beliau, komitmen Indonesia untuk melakukan restorasi ekosistem terhadap degraded land,” ujarnya.

Selain komitmen Presiden, dukungan terhadap upaya pemulihan ekosistem juga ditunjukkan melalui penambahan jumlah Polisi Kehutanan (Polhut).

Baca Juga: Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal

Raja Juli mengatakan pemerintah terus mencari berbagai cara agar negara dapat hadir dan bertanggung jawab dalam proses pemulihan ekosistem. Namun, ia mengakui keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam melaksanakan restorasi dalam skala besar.

Meski demikian, keterbatasan anggaran tersebut, menurut dia, tidak boleh membuat pemerintah berhenti melakukan upaya pemulihan.

Ia mengatakan pemerintah perlu membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari skema baru dalam mendukung restorasi hutan dan ekosistem yang mengalami kerusakan.

“Sekali lagi kita tidak boleh berhenti dan kemudian terjerembap kepada pesimisme. Banyak ruang-ruang lain yang ternyata masih bisa kita exercise untuk kemudian bekerja sama melakukan restorasi hutan-hutan tersebut,” katanya.

Raja Juli menambahkan pemerintah perlu terbuka terhadap kerja sama dengan berbagai pihak. Menurut dia, pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan regulator memiliki keterbatasan sehingga kolaborasi menjadi salah satu pilihan untuk mempercepat pemulihan ekosistem.

“Dengan rendah hati harus kita katakan bahwa sebagai policymaker, sebagai regulator, negara memiliki keterbatasan,” ujar Raja Juli.