Pemprov Jabar Ajukan Pinjaman Rp3,4 Triliun

SuaraJabar.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kini tengah menantikan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebelum mengeksekusi rencana pinjaman daerah senilai Rp3,4 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2026 beserta seluruh dokumen pendukungnya telah resmi diserahkan ke meja Kemendagri. Penyerahan ini dilakukan seusai Raperda tersebut disetujui dalam rapat paripurna bersama DPRD Jabar.

"Kita tunggu dari Kementerian Dalam Negeri. Paripurna sudah dilaksanakan, Raperda tentang APBD Perubahan beserta lampirannya sudah kita kirimkan ke Kemendagri," kata Herman di Bandung, Senin.

Untuk mengawal perkembangan evaluasi Kemendagri tersebut, Pemprov Jabar telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk terus berkoordinasi intensif dengan pihak Kemendagri agar prosesnya berjalan lancar.

Herman menyebutkan bahwa hasil evaluasi diharapkan terbit dalam waktu singkat untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif di Jabar.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dijadwalkan berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar sebelum masuk ke tahap penetapan akhir sesuai prosedur yang berlaku.

"Mudah-mudahan prosesnya cepat selesai. Baru kami sampaikan seperti apa tindak lanjutnya. Pokoknya kami siap dengan semua kemungkinan. Dari sisi eksekutif, Pak Gubernur, kami di TAPD menyiapkan semua kemungkinan yang terbaik untuk Jawa Barat," ujarnya.

Di tengah proses evaluasi untuk pinjaman tersebut, Herman menegaskan bahwa postur keuangan Pemprov Jabar dalam kondisi stabil dengan tingkat likuiditas yang terjaga aman.

Faktor inilah yang menjadi pertimbangan utama pemerintah daerah untuk bersikap terukur serta menahan keputusan pinjaman sebelum skenario fiskal final disetujui.

Baca Juga: Jeritan Ojol Hingga Buruh di Bogor Dalam Bayang-bayang Angka Kemiskinan

"Kalau sekarang kondisi fiskalnya aman, likuiditas terjaga. Makanya kita hold sampai dengan memastikan fiskal tetap bisa kita jaga, sambil menunggu evaluasi," ucap Herman.

Ia menambahkan, APBD Jawa Barat tetap dikelola secara akuntabel, terkendali, dan terukur.

Menurut dia, indikator utama kualitas tata kelola keuangan daerah bukan sekadar ditentukan oleh ada atau tidaknya opsi pinjaman, melainkan sejauh mana APBD dikelola secara sehat dan memberikan dampak kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas. [Antara].