Sebut Lebih Hemat Dibanding Rokok, Pengguna Vape di Bogor Tak Terpengaruh Fatwa MUI

SuaraJabar.id - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape menuai beragam tanggapan dari pelaku usaha hingga penggunanya.

Sejumlah pihak mempertanyakan perbedaan perlakuan terhadap vape dan rokok konvensional. Keduanya dinilai sama-sama memiliki risiko terhadap kesehatan, tetapi hanya vape yang menjadi objek fatwa haram tersebut.

Heru, penjaga salah satu toko vape di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, mengaku belum terlalu khawatir terhadap dampak fatwa tersebut bagi keberlangsungan usahanya.

Meski demikian, dia tidak menampik kemungkinan adanya penurunan daya beli konsumen setelah fatwa tersebut diterbitkan.

Terlebih, toko tempatnya bekerja masih terbilang baru. Vape store tersebut baru beroperasi sekitar tiga minggu dan merupakan cabang kelima yang tersebar di wilayah Bogor.

"Kalau kebijakan itu dibilang mengancam, kayaknya enggak terlalu mengancam ya. Saya yakinnya begitu," kata Heru saat ditemui SuaraBogor.id, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, dampak terhadap penjualan kemungkinan tetap ada. Namun, dia berharap penurunan tersebut tidak terlalu signifikan.

Heru juga menilai vape selama ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya mengonsumsi rokok konvensional.

"Karena saya pribadi, kalau misalkan vape diharamkan, kenapa rokok enggak? Padahal vape sendiri itu memang sebagai alternatif dari yang merokok," ujarnya.

Baca Juga: Diduga Curi Sembako karena Kesulitan Ekonomi, Kasus Lansia di Bogor Berakhir Damai

Dia menilai, persoalan tersebut menjadi pertanyaan bagi sebagian pengguna maupun pelaku usaha.

Menurut Heru, vape dan rokok konvensional merupakan produk yang sama-sama dikonsumsi dengan cara dihisap. Karena itu, kebijakan yang hanya menyasar salah satunya dinilai belum mencerminkan perlakuan yang adil.

"Saya merasa enggak adil sih, karena kan sejenis ya, rokok dan vape itu. Nah, kalau misalnya mau mengharamkan vape, berarti yang dipertanyakan sama orang-orang kan, 'Kenapa rokok enggak diharamkan?'" ungkapnya.

Kendati demikian, Heru menyebut keputusan untuk mengikuti atau tidak mengikuti fatwa tersebut kembali kepada pendirian masing-masing pengguna.

Dia berharap MUI membuka ruang untuk mengkaji kembali ketentuan tersebut agar memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.

"Menurut saya sih harus ada kaji ulang ya, karena sepengetahuan saya dalam Islam sendiri, rokok aja di beberapa pendapat ulama beda-beda. Ada yang bilang haram, ada juga yang bilang halal," tuturnya.

Heru menilai, perbedaan pandangan ulama mengenai hukum rokok konvensional seharusnya turut menjadi bahan pertimbangan dalam membahas persoalan vape.

"Jadi lebih fair aja sih. Pokoknya keputusan MUI ini keliru dan tidak bijaksana, mengingat mungkin entah ini persaingan bisnis atau bukan. Harapannya dikaji aja, diperjelas biar fair," katanya.

Pengguna Vape Sejak 2013 Mengaku Tak Terpengaruh

Respons serupa disampaikan Rumawan, pengguna vape yang telah mengonsumsi rokok elektrik sejak 2013 atau sekitar 13 tahun lalu, setelah lulus SMA.

Dia mengaku tidak sependapat dengan fatwa MUI yang mengharamkan penggunaan rokok elektrik.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali, terutama terkait perbandingannya dengan rokok konvensional.

"Saya ngerasa MUI harusnya bijak mengkaji ulang untuk fatwa tersebut. Karena saya rasa enggak adil kalau misalkan yang sejenisnya (rokok batangan) tidak diharamkan juga," kata Rumawan.

Bagi Rumawan, fatwa tersebut tidak serta-merta mengubah kebiasaannya menggunakan vape. Dia menyebut setiap orang memiliki pendirian masing-masing dalam menyikapi keputusan keagamaan.

"Saya rasa untuk saya pribadi sangat tidak berpengaruh ya, karena kita kan punya pendapat masing-masing, keputusan masing-masing, begitupun dengan hal yang diharamkan lainnya seperti alkohol," ungkapnya.

Rumawan bercerita, awal mula dirinya menggunakan vape karena ingin mencari alternatif setelah sebelumnya terbiasa merokok konvensional.

Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaan vape baginya berkembang menjadi bagian dari gaya hidup.

Selain soal fatwa, Rumawan juga membandingkan pengeluaran antara pengguna vape dan rokok konvensional.

Dia mengaku menghabiskan sekitar Rp150 ribu setiap bulan untuk membeli cairan isi ulang vape.

Menurutnya, pengeluaran tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kebiasaannya mengonsumsi rokok konvensional yang bisa mencapai satu bungkus setiap hari.

"Saya sebulan itu bisa habis Rp150 ribu untuk isi ulang vape. Beda halnya sama rokok, sangat jauh. Sehari aja sebungkus, sebungkusnya taruh aja Rp30 ribu, dikali sebulan bisa Rp900 ribu," jelasnya.

Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026

Adapun kebijakan yang menjadi sorotan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Dalam fatwa tersebut, MUI mendefinisikan rokok elektrik atau vape sebagai perangkat bertenaga baterai yang digunakan untuk memanaskan zat tertentu hingga menghasilkan uap atau aerosol untuk dihirup penggunanya.

Cairan yang digunakan dalam perangkat tersebut dapat mengandung sejumlah bahan, di antaranya nikotin, gliserin, serta zat penambah rasa.

MUI juga menjelaskan bahwa nikotin merupakan senyawa alkaloid yang secara alami terkandung dalam tanaman tembakau maupun dapat diperoleh melalui proses sintesis.

Senyawa tersebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf, bersifat adiktif, serta berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

Di tengah penerbitan fatwa tersebut, penggunaan vape tidak hanya menjadi persoalan bagi penggunanya, tetapi juga menyangkut keberlangsungan aktivitas usaha yang bergantung pada penjualan produk rokok elektrik.

Bagi Heru, persoalannya bukan semata-mata mengenai potensi penurunan penjualan, melainkan juga kejelasan dan konsistensi kebijakan.

Sementara bagi Rumawan, fatwa tersebut belum cukup mengubah keputusan pribadinya untuk tetap menggunakan vape.

Kontributor : Dziharul Islam Nusantara