Pupuk Bersubsidi Disulap Jadi Nitrea Palsu, Modus Pria di Subang Terbongkar

SuaraJabar.id - Demi meraup keuntungan lebih besar, seorang pria berinisial SW (46), warga Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang, diduga mengoplos pupuk bersubsidi menjadi pupuk nonsubsidi.

Modusnya, pupuk urea subsidi diubah warna dan dikemas ulang agar menyerupai produk nonsubsidi sebelum dijual kembali.

Praktik ilegal tersebut terbongkar setelah Polres Subang menerima laporan masyarakat terkait dugaan pengoplosan pupuk di sebuah gudang di wilayah Kecamatan Pagaden Barat.

Wakapolres Subang Kompol Fajri Anbiyaa mengatakan, SW ditangkap setelah polisi menindaklanjuti laporan bernomor LP/9/SPKT/Satreskrim Polres Subang Polda Jabar tertanggal 5 Oktober 2026.

"Pelaku berinisial SW (46), warga Desa Margahayu, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang," kata Fajri, Selasa (10/11/2026).

Dalam menjalankan aksinya, SW diduga mencampurkan pupuk urea bersubsidi berwarna merah muda dengan pupuk Nitrea nonsubsidi dan bahan kimia tertentu hingga berubah menjadi putih.

Pupuk hasil oplosan tersebut kemudian dikemas ulang menggunakan karung pupuk Nitrea nonsubsidi berukuran 50 kilogram agar tampak seperti produk asli. Selanjutnya, pupuk itu dijual kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan lebih besar.

Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita puluhan karung pupuk, termasuk 13 karung pupuk bersubsidi berukuran 10 kilogram, 68 karung pupuk subsidi ukuran 50 kilogram, serta satu karung pupuk hasil oplosan siap edar.

Polisi juga mengamankan tiga toples berisi bahan kimia, sembilan jeriken cairan kimia, karung bekas kemasan pupuk, serta sejumlah peralatan produksi seperti sekop, sarung tangan, dan mesin jahit karung.

Baca Juga: Kartu Tani Tak Bisa Diandalkan, Kelangkaan Pupuk Bikin Petani Ciamis Menjerit

Atas dugaan perbuatannya, SW dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 6 ayat (1) huruf B jo Pasal 1 sub E3 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan/atau Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf D dan E Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Ancamannya penjara paling lama lima tahun," tegas Fajri.

Saat ini, SW telah ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

[ANTARA]