Di Tengah Guliran Hak Menyatakan Pendapat DPR Soal Gibran

SuaraJabar.id - Kabar mengejutkan berembus dari panggung politik nasional. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan isu mengenai pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Saat dicecar pertanyaan oleh awak media di Jakarta (Rabu), Budi Arie memilih memberikan respons singkat tanpa membeberkan rincian lebih lanjut.

"Betul," kata Budi.

Kabar pengunduran diri Gibran ini muncul di tengah bergulirnya usulan hak menyatakan pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR RI. Bahkan, usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan HMP yang diajukan anggota dewan akan diteruskan melalui rapat paripurna.

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat sebagai bagian dari proses politik terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Mereka terdiri atas 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Demokrat.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung selama 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Delapan Fraksi DPR RI Serentak Usulkan HMP, Gibran Menghadapi Tekanan Politik Besar

Menurut Prasetyo, pernyataan tersebut disampaikan Gibran di tengah dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikannya.

"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo.

Meski demikian, pernyataan mengenai niat pengunduran diri yang disampaikan Mensesneg perlu dibedakan dari keputusan pengunduran diri secara resmi. Sementara itu, proses pengajuan hak menyatakan pendapat di DPR juga masih harus melalui tahapan sesuai mekanisme yang berlaku.