Kontingen Kabupaten Bogor Layangkan Protes Keras ke PB Porprov, Soroti Dugaan Atlet Ilegal

SuaraJabar.id - Kontingen Kabupaten Bogor melayangkan protes keras kepada Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026. Sejumlah persoalan disoroti, mulai dari dugaan pelanggaran aturan mutasi atlet, ketidakjelasan keputusan keabsahan peserta, perubahan jadwal pertandingan hingga buruknya kesiapan venue.

Protes tersebut disampaikan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor sebagai bentuk keberatan atas sejumlah kebijakan dan keputusan panitia yang dinilai merugikan kontingen.

Perwakilan Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor, Jajang Furqon mengatakan pihaknya tetap mendukung penuh penyelenggaraan Porprov XV Jawa Barat 2026. Namun, dukungan tersebut tidak berarti pihaknya harus menerima keputusan yang dinilai tidak transparan dan merugikan atlet.

"Kami sangat mendukung kesuksesan Porprov XV Jabar 2026. Tapi kami kecewa dengan keputusan-keputusan sepihak yang dikeluarkan PB untuk Kontingen Kabupaten Bogor. Maka dari itu kami resmi mengajukan protes ini," kata Jajang di Posko Kontingen Kabupaten Bogor, Bigland Hotel, Kamis (12/11/2026).

Jajang mengungkapkan, terdapat sejumlah persoalan yang menjadi dasar pengajuan protes kepada PB Porprov XV Jabar dan Panwasrah KONI Jawa Barat.

Salah satu persoalan utama yang dipersoalkan adalah dugaan ketidakkonsistenan penerapan aturan mutasi atlet.

Jajang mencontohkan kasus atlet renang Kabupaten Bogor, Jerimy Elyon Masterganesa Damanik. Menurutnya, Jerimy sebelumnya telah mendapatkan izin bertanding berdasarkan Surat Keputusan Nomor 192/A1-BR/XI/2026 yang ditandatangani Technical Delegate (TD) Akuatik, Vera.

Namun, ketika atlet tersebut telah tiba dari Amerika Serikat dan berada di venue pertandingan renang, Jerimy justru tidak diperbolehkan bertanding karena tidak memiliki ID Card.

Kondisi tersebut dinilai merugikan Kabupaten Bogor karena Jerimy berpotensi menyumbangkan empat medali emas.

Baca Juga: Tampil Memukau di Final, Sniper Muda Kabupaten Bogor Raihan Sapela Sabet Medali Emas Porprov Jabar

"Hal tersebut membuktikan adanya ketidakpastian hukum yang merugikan Kontingen Kabupaten Bogor, bahkan menghambat karier atlet kami," ujarnya.

Selain Jerimy, Jajang juga mempersoalkan keikutsertaan sejumlah atlet yang menurut pihaknya belum memenuhi persyaratan administrasi mutasi.

Salah satunya Ida Ayu Damik Laksmi Dewi dari cabang olahraga ICF Kota Bekasi. Jajang menyebut, atlet tersebut sebelumnya dinyatakan tidak lolos berdasarkan Keputusan Panwasrah Nomor 185/PANWASRAH/XI/2026 tertanggal 7 November 2026.

Namun, dalam pelaksanaan technical meeting, nama atlet tersebut justru kembali masuk dalam daftar peserta.

Selain itu, pihaknya turut menyoroti sejumlah nama atlet dari berbagai daerah dan cabang olahraga, yakni:

1. Erik Ahmad Fathoni – Renang, Kota Bekasi.
2. Adellia – Renang, Kabupaten Bekasi.
3. Jamalidin Novardianto – ICF, Kota Bekasi.
4. Jamal Hibatullah – ICF, Kota Bekasi.
5. Rashif Amila Yaqin – Triathlon, Kota Bandung.
6. Agus Damanik – Atletik, Garut.
7. Idan Fauzan Richan – Atletik, Kota Bogor.
8. Lydia Hawila Sitorus – Golf, Kabupaten Bekasi.
9. Daffa Putra Hardian – Golf, Kabupaten Bekasi.
10. Septia Ramadhani – Voli Putri, Sumedang.
11. Avinsha Nabila – Taekwondo, Kota Bandung.
12. Ramdhan – Taekwondo, Kota Bandung.

Menurut Jajang, sejumlah atlet tersebut diduga belum memiliki Surat Keputusan Mutasi (SKM) dari daerah asal.

Ia juga menyebut beberapa atlet, termasuk Adellia, Erik, dan Rashif Amila Yaqin, sebelumnya pernah memperkuat Kabupaten Bogor pada Porprov 2022 yang digelar di Ciamis, Subang, Kabupaten Bandung Barat, dan Tasikmalaya.

Bahkan, kata dia, Kabupaten Bogor telah menolak permohonan mutasi sejumlah atlet tersebut.

Pihaknya menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri karena diduga bertentangan dengan Pasal 4 SK Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Peraturan Mutasi Atlet dalam rangka Porprov XV Jawa Barat 2026.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan dua atlet taekwondo, Avinsha Nabila dan Ramdhan.

Jajang menduga terdapat ketidaksesuaian status keanggotaan kedua atlet tersebut. Pasalnya, saat mengikuti babak kualifikasi (BK) dan proses keabsahan, keduanya disebut bertindak atas nama Kontingen Kota Bekasi.

Namun, dalam Porprov XV Jawa Barat 2026, keduanya justru tercatat bertanding untuk Kota Bandung.

Pihaknya meminta PB Porprov dan Panwasrah memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut agar tidak menimbulkan polemik terkait keabsahan atlet.

Selain persoalan mutasi, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor juga mempersoalkan perubahan jadwal pertandingan secara mendadak.

Jajang mencontohkan cabang olahraga Wushu yang semula dijadwalkan bertanding pada Sabtu (14/11/2026). Namun, jadwal tersebut mendadak dimajukan menjadi Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, perubahan jadwal tanpa pemberitahuan resmi yang memadai berpotensi mengganggu persiapan atlet dan kesiapan kontingen.

Persoalan lainnya terjadi pada cabang olahraga tenis meja. Jajang menyebut pertandingan yang semula dijadwalkan pada Senin (9/11/2026) tidak dapat dilaksanakan sesuai agenda karena venue masih dalam kondisi terkunci oleh panitia pelaksana.

Akibatnya, pertandingan harus diundur hingga keesokan harinya. Kondisi tersebut dinilai mengganggu konsentrasi dan psikologis atlet.

Tak hanya itu, pihaknya juga menyoroti persoalan keamanan di venue triathlon. Jajang mengungkapkan adanya temuan paku yang tersebar di area pertandingan.

Kondisi tersebut disebut mengakibatkan atlet Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sumedang mengalami cedera sehingga belum dapat kembali bertanding.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah kami lakukan protes secara resmi ke sekretariat PB Porprov XV Jabar 2026, namun tidak ada tanggapan sampai saat ini," tegasnya.

Jajang menilai berbagai persoalan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Kontingen Kabupaten Bogor, baik secara materiil maupun imateriil.

Kerugian materiil mencakup biaya operasional, akomodasi, persiapan atlet, hingga pemenuhan administrasi yang telah dikeluarkan kontingen.

Sementara kerugian imateriil berkaitan dengan terganggunya jadwal pertandingan, menurunnya mental atlet, serta nama baik kontingen yang dinilai ikut terdampak.

Atas berbagai persoalan tersebut, Bidang Hukum Kontingen Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah tuntutan kepada PB Porprov XV Jawa Barat 2026 dan Panwasrah KONI Jabar.

Pertama, meminta klarifikasi resmi sekaligus permohonan maaf secara terbuka atas berbagai persoalan yang dinilai merugikan kontingen.

Kedua, meminta pemberian kompensasi dan pemulihan hak-hak Kontingen Kabupaten Bogor sesuai kesepakatan serta ketentuan yang berlaku.

Ketiga, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja panitia penyelenggara agar persoalan serupa tidak kembali terjadi selama pelaksanaan Porprov.

Jajang menegaskan, pihaknya memberikan tenggat waktu 2 x 24 jam sejak pernyataan sikap disampaikan kepada PB Porprov Jabar untuk memberikan tanggapan dan penyelesaian.

"Apabila dalam waktu 2 x 24 jam sejak pernyataan sikap ini disampaikan tidak ada tanggapan resmi dan penyelesaian yang adil dari pihak PB Porprov Jabar, kami akan menempuh langkah organisasi maupun upaya hukum yang diperlukan demi menegakkan keadilan dan menjaga marwah institusi kami," pungkasnya.