- BKKBN dan DPR RI mengadakan sosialisasi Program Bangga Kencana di Indramayu pada Minggu, 1 November 2026.
- Kegiatan ini melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, dan kader desa untuk memperkuat pencegahan stunting serta pembangunan keluarga berkualitas.
- Hasil sosialisasi diharapkan meningkatkan kapasitas kader desa dalam mengedukasi masyarakat terkait gizi dan kesehatan anak.
SuaraJabar.id - Upaya pencegahan stunting dan pembangunan keluarga berkualitas terus diperkuat melalui Program Bangga Kencana. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) bersama DPR RI menggelar sosialisasi teknis program tersebut di Aula Koperasi Mekar Jaya, Kabupaten Indramayu, Minggu (1/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, kader desa, serta masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, dan percepatan pencegahan stunting.
Hadir sebagai narasumber Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Netty Prasetyani, Plt. Direktur Bina Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Siti Jamilah, Psikolog BKKBN Provinsi Jawa Barat Elma Triyulianti Djajuri, serta perwakilan OPD KB Kabupaten Indramayu, Rudi Hartono.
Dalam pemaparannya, Netty menegaskan bahwa Program Bangga Kencana tidak hanya berfokus pada pengendalian penduduk, tetapi juga mencakup pembangunan keluarga berkualitas, peningkatan kesehatan, dan penguatan ketahanan keluarga.
Menurutnya, keluarga menjadi fondasi utama pembangunan bangsa. Kualitas keluarga akan sangat menentukan lahirnya generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing.
"Program Bangga Kencana bukan hanya berbicara mengenai pengendalian masyarakat semata, namun lebih luas lagi mengenai pembangunan keluarga yang berkualitas, peningkatan kesehatan keluarga, pembinaan ketahanan keluarga, serta upaya menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing," ujarnya kepada wartawan.
Netty juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, BKKBN, tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaan program pembangunan keluarga berjalan optimal.
Sementara itu, Siti Jamilah menyebut tantangan pembangunan keluarga semakin kompleks. Persoalan kesehatan reproduksi, stunting, ketahanan keluarga, hingga peningkatan kualitas generasi muda membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan.
Ia berharap sosialisasi tersebut dapat menghasilkan gagasan dan langkah strategis untuk memperkuat implementasi Program Bangga Kencana agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Baca Juga: BPBD Jabar Petakan 27 Daerah Rawan Bencana, Mana yang Paling Tinggi?
Pada kesempatan yang sama, Psikolog BKKBN Jawa Barat Elma Triyulianti Djajuri memaparkan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam pencegahan stunting.
Menurutnya, pencegahan stunting harus dimulai sejak dini, bahkan sejak masa remaja dan sebelum pasangan memasuki pernikahan. Upaya tersebut berlanjut pada masa kehamilan, persalinan, hingga periode pertumbuhan anak.
"Sejumlah langkah yang perlu diperkuat di antaranya edukasi pemenuhan gizi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pemberian ASI, makanan pendamping ASI (MPASI), imunisasi, pemantauan tumbuh kembang balita, serta pemenuhan akses air bersih dan sanitasi," katanya.
Elma juga menyoroti peran strategis posyandu dan kader desa dalam memberikan edukasi kepada keluarga, mengajak masyarakat mengakses layanan kesehatan, serta memantau pertumbuhan balita.
Selain edukasi, pendataan keluarga berisiko stunting juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menentukan sasaran intervensi dan memastikan bantuan maupun pelayanan diberikan secara tepat.
Terpisah, perwakilan OPD KB Kabupaten Indramayu, Rudi Hartono, menekankan pentingnya peran Kader Desa Penggerak Keluarga Pencegah Stunting.
Berita Terkait
-
BPBD Jabar Petakan 27 Daerah Rawan Bencana, Mana yang Paling Tinggi?
-
Mosi Tidak Percaya Menggema, 16 Pengcab Sepakat Gelar Musprovlub Perserosi Jabar di Bekasi
-
Ketua DPRD Jabar Buka Suara Soal Foto Gibran Dibalik saat Audiensi: Saya Kaget dan Tidak Tahu
-
Tanggapi Isu Pencopotan Foto Wapres di Sekolah, Disdik Jabar Tunggu Keputusan Resmi MPR
-
DPRD Jabar Soroti SOP Penerimaan Tamu, Iwan Suryawan: Kiprah Wapres Gibran Harus Dihormati
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
BKKBN dan DPR RI Turun ke Indramayu, Perkuat Peran Kader Desa dalam Cegah Stunting
-
Warga Cluster Coatesville Tuntut Gazebo 480 Meter Dibongkar, Beri Tenggat 3x24 Jam
-
Prostitusi Online Anak Terbongkar di Bekasi, Tiga Orang Ditangkap
-
Gaji Tak Dibayar di Brunei, Polisi Ungkap Dugaan TPPO yang Berangkatkan 10 Pekerja Migran
-
UMP Jawa Barat 2027 Naik 29,44 Persen, Dedi Mulyadi Tetapkan Rp3 Juta