- Warga Cluster Coatesville menuntut pembongkaran gazebo seluas 480 meter persegi di Gunung Putri, Bogor, dengan tenggat waktu 3x24 jam.
- Pembangunan gazebo oleh RW 44 itu dituding tanpa izin, merusak ruang terbuka hijau, serta mengabaikan kesepakatan DPRD Kabupaten Bogor.
- Kegiatan rembuk warga pada 21 November 2026 tersebut juga diwarnai insiden dugaan intimidasi terhadap seorang jurnalis yang meliput.
SuaraJabar.id - Polemik pembangunan gazebo di kawasan Cluster Coatesville, Perumahan Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, kian memanas. Warga yang keberatan mendesak bangunan di atas lahan fasilitas sosial (fasos) dan ruang terbuka hijau (RTH) RW 44 itu dibongkar atau dikembalikan ke ukuran semula.
Tak hanya itu, warga melalui kuasa hukumnya memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Ketua RW 44 dan panitia pembangunan untuk memenuhi tuntutan. Jika tidak diindahkan, mereka mengancam membawa persoalan tersebut ke jalur hukum pidana maupun perdata.
Kuasa hukum warga terdampak dari Lembaga Bantuan Hukum Posko Perjuangan Rakyat (LBH Pospera), Alofsen Marbun, mengatakan keberatan warga bukan tanpa alasan.
Mereka menilai perluasan gazebo telah mengubah fungsi ruang terbuka yang selama ini menjadi bagian dari lingkungan hunian.
"Klien kami membeli hunian di lokasi tersebut termasuk memperhitungkan keberadaan ruang terbuka hijau dan view lingkungan. Selama ini tidak pernah ada persoalan seperti yang terjadi saat ini," ujar Alofsen dalam keterangan pers, Sabtu (21/11/2026).
Menurut LBH Pospera, renovasi gazebo yang dikerjakan di bawah kepengurusan RW 44 dan panitia pembangunan diduga berlangsung tanpa persetujuan warga terdampak maupun perizinan dari instansi berwenang, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Bangunan permanen hasil perluasan tersebut disebut memiliki luas sekitar 480 meter persegi dan berdiri di atas lahan fasos.
Warga juga mempersoalkan pembongkaran taman bermain anak serta penebangan 11 pohon besar yang sebelumnya berfungsi sebagai peneduh dan penyerap polusi.
Alofsen menilai perubahan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum, mulai dari dugaan perusakan fasilitas hingga pemanfaatan ruang terbuka hijau yang tidak sesuai peruntukannya.
Baca Juga: Pembongkaran Teras Cihampelas Dilelang, Penawaran Ditutup 26 November
Ia juga menyinggung ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Penataan Ruang sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja, serta PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.
Perselisihan pembangunan gazebo ini disebut telah berlangsung cukup lama. Warga mengaku sudah berulang kali menyampaikan keberatan melalui berbagai jalur.
Di antaranya pengaduan melalui kanal SPAN-LAPOR pada 20 Juni 2026, surat keberatan resmi dan mosi tidak percaya pada 22 September 2026, menyurati pengelola Kota Wisata, hingga melayangkan somasi pertama pada 12 Oktober 2026.
Menurut LBH Pospera, kedua belah pihak bahkan sempat menandatangani Nota Kesepakatan Bersama terkait penyelesaian pembangunan balai warga atau gazebo RW 44 dalam pertemuan di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kabupaten Bogor pada 11 November 2026.
Namun, warga menilai kesepakatan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena pembangunan disebut masih berlanjut.
"Ketua RW 44 dan panitia terus melanjutkan pembangunan dan mengabaikan keberatan warga serta hasil rapat dan kesepakatan di DPRD Kabupaten Bogor," kata Alofsen.
Berita Terkait
-
Pembongkaran Teras Cihampelas Dilelang, Penawaran Ditutup 26 November
-
Polemik Jalsah Salanah Ahmadiyah, KDM Diminta Tegur Bupati Tasikmalaya
-
Jika Musyawarah Gagal, Lahan Aula RW 44 Kota Wisata Terancam Diambil Alih Pemkab Bogor
-
Pembangunan Gazebo Picu Konflik di Coatesville Kota Wisata, Warga Mengeluh Nilai Properti Anjlok
-
KEHATI Dorong Kebijakan Iklim Integrasikan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Prostitusi Online Anak Terbongkar di Bekasi, Tiga Orang Ditangkap
-
Gaji Tak Dibayar di Brunei, Polisi Ungkap Dugaan TPPO yang Berangkatkan 10 Pekerja Migran
-
UMP Jawa Barat 2027 Naik 29,44 Persen, Dedi Mulyadi Tetapkan Rp3 Juta
-
Dari Sentul Hingga Pakansari, Bareskrim Bongkar Dugaan Pemufakatan Makar Terhadap Prabowo
-
Bareskrim Geledah Rumah di Cibinong, Sita Dokumen dan Spanduk Terkait Dugaan Makar terhadap Prabowo