Polemik Jalsah Salanah Ahmadiyah, KDM Diminta Tegur Bupati Tasikmalaya

SuaraJabar.id - Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM menegur Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menyusul polemik pelaksanaan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kabupaten Tasikmalaya.

Koalisi menilai polemik tersebut perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi karena berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, sekaligus citra Jawa Barat dalam menjaga toleransi di tengah keberagaman masyarakat.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat, Asep Rizal Asyari, mengatakan pemerintah daerah seharusnya memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan hak konstitusional tanpa diskriminasi.

Menurutnya, kepala daerah memiliki tanggung jawab menjaga kerukunan masyarakat serta memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah tetap berlandaskan konstitusi.

"Persoalan yang menyangkut kegiatan keagamaan tidak semestinya ditangani dengan pendekatan yang justru berpotensi membatasi hak warga negara. Pemerintah perlu mengedepankan dialog, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap seluruh kelompok masyarakat," kata Asep, Senin (19/10/2026).

Senada dengan itu, Koordinator Gusdurian Tasikmalaya, Zainda Usmana Aulia, menyoroti pentingnya keteladanan kepala daerah dalam merawat toleransi.

Menurut Zainda, sikap pemerintah terhadap kelompok minoritas menjadi salah satu tolok ukur komitmen dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Toleransi tidak cukup hanya disampaikan melalui slogan, tetapi perlu diwujudkan melalui kebijakan dan tindakan konkret yang menjamin hak setiap warga negara," ujar Zainda.

Koalisi Masyarakat Sipil Jawa Barat berharap KDM mengambil langkah pembinaan terhadap Bupati Tasikmalaya sekaligus meminta penjelasan mengenai polemik pelaksanaan Jalsah Salanah JAI tersebut.

Baca Juga: Jika Musyawarah Gagal, Lahan Aula RW 44 Kota Wisata Terancam Diambil Alih Pemkab Bogor

Langkah itu dinilai penting untuk mencegah persoalan serupa terulang sekaligus memastikan pemerintah daerah menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak konstitusional masyarakat.

Koalisi juga mendorong seluruh pihak mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Perbedaan keyakinan, menurut mereka, tidak boleh menjadi dasar perlakuan diskriminatif ataupun memicu konflik sosial.

Bagi koalisi, polemik pelaksanaan Jalsah Salanah di Tasikmalaya bukan sekadar persoalan yang menyangkut satu kelompok keagamaan.

Persoalan tersebut juga menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai bagian dari hak konstitusional setiap warga negara.