SuaraJabar.id - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang baru mengkaji kembali rencana pemangkasan pejabat eselon oleh Presiden Joko Widodo.
"Harapan saya kepada Menpan-RB yang baru betul-betul melakukan kajian, menerjemahkan keinginan Pak Jokowi ini, dengan memberikan masukan sesuai. Saya belum mendapatkan gambaran, jika ada pemangkasan dan hanya dua level tingkat ASN. Saya ingin mendengar dulu konsepnya seperti apa," kata Bima kepada wartawan, Senin (21/10/2019).
Bima menilai, eselonisasi sengaja diciptakan untuk kebutuhan pembinaan dan pematangan aparatur sipil negara (ASN) dalam birokrasi. Sehingga, tidak serta merta setiap orang bisa memasuki jabatan yang tinggi tanpa melalui jenjang atau pembinaan.
"Menurut saya perlu dikaji dulu karena eselonisasi untuk kebutuhan pembinaan. Ada proses pembinaan di situ, pematangan, jenjang itu proses pembinaan. Tidak setiap orang bisa jadi kepala dinas, harus proses. Buat layanan cepat tidak harus memangkas eselon, saya ingin hal ini dikaji dulu," jelasnya.
Baca Juga:Soroti Pidato Jokowi, YLBHI: Hukum, Demokrasi dan Anti Korupsi Hilang
Oleh karena itu, rencana pemangkasan eselonisasi perlu dikaji lebih mendalam oleh pemerintah pusat. Karena, lanjut Bima, pemerintah harus membangun sistem yang kuat dalam birokrasi reformasi.
"Jadi kita lihat sejauh mana pemangkasan itu, apakah masih menyediakan ruang untuk pembinaan. Menurut saya, perlu kajian yang serius. Saya berharap kepada MenPAN-RB yang baru tidak hanya berorientasi kepada outcome-nya saja. Tapi ingat kita harus membangun satu sistem kuat, jangan sampai setiap ganti presiden sistemnya berubah lagi," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato perdananya usai dilantik menjadi Presiden periode 2019-2024 mengatakan akan memangkas birokrasi di pemerintahannya selama lima tahun mendatang yang bertujuan untuk menarik investasi sebesar-besarnya.
Ia akan memangkas eselonisasi yang berlapis dari eselon I sampai IV menjadi dua tingkatkan saja Nantinya, para pejabat eselon di diganti menjadi pejabat fungsional yang mengedepankan keahlian dan kompetensi di bidangnya masing-masing.
"Saya minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat agar serius menjamin tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Pasti saya copot," ucap Jokowi, dalam pidato perdananya di ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan pada Minggu (20/10/2019).
Baca Juga:Pidato Jokowi Disebut Tak Singgung Soal Korupsi, KPK Angkat Bicara
Kontributor : Rambiga
