SuaraJabar.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana mengajukan surat kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk mendapatkan rekomendasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan rencana tersebut merupakan respon setelah Pemprov DKI Jakarta telah mendapatkan surat rekomendasi PSBB dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Kita sudah menyampaikan kepada DPRD rencana Kota Bogor mengajukan surat kepada Menteri Kesehatan untuk mendapat rekomendasi penetapan PSBB. Kita merespon rencana ini, karena Jakarta sudah mendapat rekomendasi, saya pikir harus diikuti di lingkungan Jabodetabek untuk mengefektifkan langkah yang diambil sehingga tidak parsial," kata Dedie kepada wartawan, Selasa (7/4/2020).
Ia menyebut, DPRD secara umum mendukung rencana tersebut. Namun, pihaknya diminta untuk menghitung dampak ekonomi jika PSBB disetujui.
Baca Juga:Ojol Berharap Tak Ada Potongan Pendapatan Selama PSBB
"DPRD menyetujui pada prinsipnya tapi kami diminta menghitung dampak ekonomi proses pengajuan PSBB kepada Kemenkes. Mudah-mudahan dalam satu dua hari ini ada kejelasan."
Menurutnya, penerapan PSBB dinilai efektif untuk penanggulangan penyebaran wabah Covid-19. Terlebih, apabila hal tersebut juga diterapkan di wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta (Bodetabek).
"Kalau PSBB ini dilakukan secara bersama se Jabodetabek saya pikir ada efektivitasnya, daripada karantina wilayah parsial. Jadi, lebih baik ini kita lakukan bersama-sama. Makannya kita akan surati secepatnya Kementerian Kesehatan soal ini," ucapnya.
Sambil menunggu rekomendasi PSBB, saat ini Pemkot Bogor tengah menyiapkan sejumlah langkah-langkah dan mekanisme PSBB di Kota Bogor jika nantinya mendapat persetujuan dari Kemenkes.
"Jadi sambil menunggu jawaban rekomendasi dari kementerian, kita juga sambil merumuskan mekanisme penerapannya."
Baca Juga:Jubir COVID Yurianto: PSBB Bisa Jadi Jaminan Memutus Mata Rantai Corona
Kontributor : Zian Alfath
