SuaraJabar.id - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyebut data kependudukan penting sebagai salah satu komponen dalam menyejahterakan masyarakat.
Herman mengungkap, pemerintah memerlukan data yang baik supaya pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan tepat.
Dengan begitu program atau kebijakan yang diambil dapat membuahkan hasil yang terbaik pula bagi masyarakat.
Dengan kata lain, target- target pembangunan, khususnya dalam memperbaiki angka-angka indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Demikian dikatakan Sekda Jabar Herman Suryatman pada Rapat Koordinasi Satu Data Jabar Tahun 2024 di Grand Sunshine Resort & Convention, Kabupaten Bandung, Selasa (11/6/2024).
Baca Juga:Harsiarda 2023, Gubernur Ridwan Kamil Dorong Lembaga Penyiaran di Jabar untuk Adaptif
"Good data, good decision, good result. Data yang baik, pengambilan keputusan pemerintahan baik dan insyaallah, hasilnya juga baik," tutur Herman.
Apalagi saat ini, sambungnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah meluncurkan Identitas Kependudukan Digital (IKD), maka ia pun menyatakan pihaknya siap mendukung kebijakan tersebut.
Jabar juga terus bertransformasi menjadi digital province, maka IKD harus menjadi akselerator untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jabar yang kini jumlahnya sekitar 50 juta jiwa.
Diharapkan melalui IKD akan mempermudah urusan warga untuk mengakses berbagai layanan publik.
"Insyaallah, Jawa Barat terdepan dalam mengeksekusi kebijakan identitas kependudukan digital," ucap Herman.
Baca Juga:Bupati Ciamis Ajak Masyarakat Amalkan Nilai-nilai Luhur Pancasila
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung data kependudukan bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk berbagai pengambilan kebijakan, khususnya di tingkat pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
"Saya senang dengan Pak Sekda yang luar biasa. Mudah-mudahan Provinsi Jawa Barat bisa memelopori untuk memanfaatkan data kependudukan dalam rangka pengambilan keputusan di pemerintahan," ujar Teguh.
