- Bupati Sukabumi Asep Japar menyatakan pembangunan Masjid Al Afghani tertunda sejak 2020 akibat keterbatasan alokasi anggaran pemerintah daerah.
- Proyek di Kecamatan Nyalindung tersebut telah menghabiskan dana sekitar Rp3,6 miliar namun kondisinya belum selesai dan tidak terawat.
- Publik serta anggota DPRD menuntut transparansi dan audit terkait penggunaan dana serta kelanjutan proyek pembangunan masjid tersebut.
SuaraJabar.id - Bupati Sukabumi, Asep Japar, akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan publik terhadap proyek pembangunan Masjid Al Afghani yang hingga kini belum kunjung rampung. Asep menegaskan bahwa proyek tersebut bukanlah proyek mangkrak sebagaimana persepsi yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, belum selesainya bangunan masjid tersebut murni disebabkan oleh kendala teknis terkait keterbatasan alokasi anggaran pada saat proses pembangunan berjalan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Bupati Asep Japar menekankan pentingnya meluruskan istilah "mangkrak". Ia menjelaskan bahwa sebuah proyek disebut mangkrak jika ditinggalkan tanpa alasan jelas, sementara Masjid Al Afghani statusnya adalah pembangunan yang tertunda karena pembiayaan yang belum mencukupi.
“Bukan mangkrak ya, tapi belum teranggarkan secara penuh. Waktu itu kan anggarannya tidak cukup, makanya kita tidak bisa membiayai sepenuhnya,” ujar Asep Japar dilansir dari SukabumiUpdate -jaringan Suara.com, Senin (18/5/2026).
Baca Juga:Misteri Masjid Al Afghani Sukabumi: Habiskan Rp3,6 Miliar APBD, Kini Mangkrak dan Dipenuhi Ilalang
Lebih lanjut, Asep mengungkapkan bahwa tantangan anggaran ini tidak hanya berdampak pada sarana keagamaan saja. Beberapa proyek infrastruktur strategis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga mengalami nasib serupa, termasuk sejumlah gedung perkantoran dinas.
“Itu kan salah satu yang harus diselesaikan, bukan hanya masjid saja tapi juga beberapa bangunan perkantoran milik Pemkab Sukabumi juga ada yang kondisinya serupa,” tambahnya.
Masjid Al Afghani Mangkrak
Berdiri megah di tepi Jalan Provinsi Sukabumi–Sagaranten, Masjid Al Afghani di Kampung Cisayar, Desa Mekarsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, kini menjadi sorotan tajam.
Meski kubahnya menjulang mencolok dan telah menelan anggaran miliaran rupiah, bangunan tersebut hingga Mei 2026 terpantau mangkrak dan belum bisa digunakan untuk ibadah.
Baca Juga:Kebakaran Hebat di Tegalbuleud: Madrasah Ludes, Puluhan Kitab Suci dan Al-Quran Ikut Terbakar
Kondisi kontras antara kemegahan eksterior dan ketidakterurusan bangunan memicu kritik keras dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivis hingga anggota legislatif.
Pantauan SukabumiUpdate -jaringan Suara.com, di lokasi pada Sabtu (16/5/2026) menunjukkan struktur utama masjid memang sudah berdiri kokoh.
Namun, sejumlah bagian interior masih jauh dari kata rampung. Beberapa tiang dan tembok bangunan belum diplester secara menyeluruh, menyisakan pemandangan material yang belum tuntas.
Suasana di sekitar lokasi tampak sepi tanpa aktivitas perawatan. Ironisnya, halaman depan masjid yang seharusnya bersih kini dipenuhi rumput liar setinggi lutut orang dewasa.
Hal yang lebih mengejutkan adalah sikap warga sekitar yang enggan memberikan komentar saat ditanya mengenai kondisi masjid tersebut, seolah ada tabir sensitivitas yang menyelimuti proyek ini.
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sukabumi, pembangunan masjid ini dilakukan secara bertahap melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dengan perincian sebagai berikut:
- Tahun Anggaran 2021: Pagu anggaran Rp1,94 miliar untuk tahap awal. Proyek dimenangkan oleh FAHZIRA dengan nilai negosiasi Rp1,89 miliar.
- Tahun Anggaran 2022: Pagu anggaran Rp1,88 miliar untuk tahap lanjutan. Proyek dimenangkan oleh CV Arzanka Putra Wijaya dengan nilai penawaran terkoreksi Rp1,71 miliar.
Jika diakumulasikan, total nilai kontrak yang sudah terserap mencapai kurang lebih Rp3,6 miliar. Pembangunan ini sendiri dimulai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, pada Agustus 2020 silam.
Ketua Forum Aktivis Sukabumi untuk Rakyat (Fraksi Rakyat), Rozak Daud, mengecam keras ketidakefisienan proyek ini. Ia menilai pembangunan satu titik masjid dengan anggaran jumbo yang tak kunjung tuntas mencederai rasa keadilan sosial.
"Kita harus malu terhadap masyarakat. Alim ulama di kampung-kampung untuk membetulkan masjid bocor atau MCK saja harus panas-panasan meminta di jalan. Jika dana Rp3,5 miliar digunakan untuk membantu masjid jami di kampung-kampung, bisa menyelesaikan 300 sampai 400 masjid. Ini lebih maslahat dibanding menghamburkan uang untuk satu masjid yang tidak ada faedahnya," tegas Rozak, Jumat (15/5/2026).
Senada dengan Rozak, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PKS, Ai Sri Mulyati, mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk terbuka mengenai kelanjutan proyek ini. Ia menyoroti pentingnya pengawasan dari Dinas Perkim terhadap kontraktor pelaksana.
"Pemda harus transparan. Jika mau melanjutkan pembangunan, harus ada pengawasan ketat, termasuk menunjuk pelaksana yang bertanggung jawab. Anggaran yang sudah dikucurkan harus diaudit dan dipublikasikan agar warga percaya kepada Pemda," ujar Ai Sri Mulyati.
Lebih lanjut, ia juga menyinggung isu yang berkembang bahwa proyek pembangunan Masjid Cisayar ini terindikasi terkena Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan hasil audit otoritas terkait. Hal ini menambah daftar panjang kejanggalan dalam proyek yang berada di bawah naungan Dinas Perkim tersebut.