- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan UMP Jawa Barat 2027 sebesar Rp3 juta di Kabupaten Bandung Barat pada 21 November 2026.
- Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur dengan kenaikan sebesar Rp682.399 atau 29,44 persen dari tahun sebelumnya.
- Pemerintah menetapkan kebijakan tersebut sebagai jalan tengah untuk menyeimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan industri di Jawa Barat.
SuaraJabar.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3 juta.
Angka tersebut naik Rp682.399 atau 29,44 persen dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp2.317.601.
Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan keputusan tersebut di kawasan pabrik tekstil Kwangduk Worldwide, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 21 November 2026.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Siapkan Pengamanan Terpadu di Kawasan BYD Subang
"UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3.000.000. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399 atau naik 29,44 persen," kata Dedi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka.
Dedi menegaskan, UMP merupakan batas minimum upah di tingkat provinsi dan bukan menjadi patokan bagi kabupaten/kota yang telah memiliki upah minimum lebih tinggi.
Sejumlah daerah yang memiliki besaran upah di atas Rp3 juta antara lain Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Purwakarta, Subang, Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Bandung.
"Ini batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Upah ini tidak akan ada arti bagi kawasan-kawasan tersebut, karena mereka upahnya sudah di atas Rp3.000.000," ujarnya.
Menurut Dedi, kenaikan UMP tersebut memberikan tambahan pendapatan bagi pekerja, tetapi juga menjadi tantangan bagi pengusaha di sejumlah daerah yang memiliki kemampuan ekonomi berbeda.
Baca Juga:Siap-siap, Pemprov Jabar Gabungkan 7 Kelompok OPD Mulai 2027 demi Efisiensi Anggaran
Ia menyebut beberapa wilayah seperti Pangandaran, Banjar, Kuningan, Ciamis, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Garut, Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kota Tasikmalaya perlu mendapat perhatian dalam penerapan kebijakan pengupahan.
Dedi mengatakan pemerintah mengambil jalan tengah dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan industri di Jawa Barat.
"Artinya dua hal ini akan terjadi, tetapi kita mengambil jalan tengah dengan sebuah harapan industri-industri di Jawa Barat tetap berkembang, dan terutama industri-industri tekstil yang melibatkan banyak orang dan pekerjanya rata-rata perempuan, ini masih bisa dipatuhi oleh para pengusaha," katanya.
Setelah penetapan UMP 2027, Pemprov Jawa Barat akan melanjutkan pembahasan mengenai upah minimum sektoral provinsi serta upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Sementara itu, besaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2027 masih menunggu hasil musyawarah Dewan Pengupahan di masing-masing daerah.
Dedi memperkirakan sejumlah kawasan industri, seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang, masih berpotensi mengalami penyesuaian upah minimum lebih tinggi.