SuaraJabar.id - Deklarasi dukungan kepada calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin dilakukan ratusan ulama muda yang tergabung dalam Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Dalam deklarasinya, JIK akan mengampanyekan pasangan capres nomor urut 01 melalui gerakan dakwah yang mampu menyejukkan masyarakat ke berbagai daerah di Ciamis.
"JIK diharapkan menjadi gerbong lokomotif penyebaran pesan-pesan positif dan menguatkan tenun-tenun kebangsaan serta memberikan pesan Islam yang rahmatan lil alamin," kata Koordinator JIK Irfan Sanusi di Kabupaten Ciamis, Minggu (17/3/2019).
Deklarasi yang digelar di Ciamis, kata Irfan, dihadiri para ulama muda, kiai, ustaz dan ustazah dari 105 pondok pesantren, majelis taklim dan madrasah di Kabupaten Ciamis.
Dikemukakannya, alasan mendukung calon presiden nomor urut 01 karena memiliki pandangan sebagai pasangan yang terbaik bagi Indonesia dan umat Islam. Selama kepemimpinan Jokowi, lanjut Irfan telah menunjukkan keberhasilan di antaranya pemerataan infrastruktur dan menghormati ulama sehingga memutuskan untuk berdampingan dengan kiai dalam memimpin bangsa.
"Pak Jokowi adalah pemimpin yang islami, dekat dengan para ulama serta merakyat, banyak kebijakan lahir dibawah kepemimpinannya untuk umat Islam," katanya.
Lebih jauh, Irfan menuturkan, upaya gerakan dakwah dan deklarasi dukungan terus terjadi dari berbagai kalangan termasuk dari para ulama muda jelang pelaksanaan Pilpres pada 17 April 2019.
Irfan juga menyampaikan, ulama muda yang hadir siap menyebarkan informasi yang benar sebagai bentuk melawan segala kabar bohong dan menyesatkan masyarakat.
"Kami yang terdiri dari para ulama muda Ciamis yang tergabung dalam Jaringan Islam Kebangsaan bertekad menyampaikan kebenaran dan terus akan bersatu melawan semburan dusta," kata Irfan. (Antara)
Baca Juga: Banjir Bandang Jayapura, 69 Warga Masih Belum Ditemukan
Ia menambahkan, ulama muda juga akan melakukan gerakan dakwah di media sosial, termasuk mengadakan kegiatan-kegiatan pengajian secara rutin yang memberikan manfaat untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.
Para ulama muda tersebut, kata dia, akan berperan sebagai pembimbing menjaga Negara Kesatuan Republik Indoneia (NKRI) dan menyampaikan keberhasilan pemerintah dengan berbagai programnya secara objektif.
"Ulama muda ini nantinya sebagai pembimbing yang benar-benar mendukung NKRI serta objektif terhadap keberhasilan figur Presiden Jokowi," katanya.
Berita Terkait
-
Unggul 25,8 Persen di Survei SMRC, Prabowo Keok dari Jokowi
-
Singgung Pidato Grace, PDIP: Serangan dari dalam Berkategori Pengkhianatan
-
Amien Rais: Bila Jokowi Terbukti Curang, Kita Geruduk KPU dan Presidennya
-
Heboh Fauzi Baadillah Copot Poster Jokowi: Gue Suruh Cat Ulang Mau Lo?
-
5 Hasil Survei Elektabilitas Jokowi - Maruf dan Prabowo - Sandiaga
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Penyisiran 3 Kilometer Hingga Jembatan Rancamulya, Tim SAR Temukan Korban Terakhir Ciherang
-
Sebut Uang yang Disita Tabungan Arisan Istri, Ono Surono Buka Suara Soal Kasus Suap Bekasi
-
Aset Perusahaan Laku Terjual, Tapi Pesangon Eks Karyawan PT TML Sukabumi Tak Kunjung Cair
-
Garis Kuning Terpasang! Praktik Tambang Emas Ilegal di Cibitung Akhirnya Disikat
-
Usut Suap Lahan Tapos, KPK Cecar Pejabat MA Soal 'Jual Beli' Mutasi Hakim PN Depok