Tolak Cawabup Bekasi Dari Luar Daerah, 28 Ormas Siapkan Aksi Besar-besaran

SuaraJabar.id - Aliansi Ormas Bekasi yang terdiri dari 28 organisasi masyarakat di wilayah tersebut mendeklarasikan penolakan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bekasi dari luar daerah.

Ketua AOB Zaenal Abidin Senin meyakini masih banyak putra asli Bekasi yang pantas dan mampu menduduki jabatan wakil bupati.

"Kami sepakat, untuk menjadi wakil bupati, masih banyak warga asli Bekasi yang pintar, cerdas, serta mumpuni. Bahkan, mampu membawa perubahan Kabupaten Bekasi ke arah yang lebih baik. Jadi kenapa mesti dari luar yang tidak paham tentang Bekasi," katanya seperti dilansir Antara di Cikarang, Senin (24/6/2019).

Menurut Zaenal, Wakil Bupati Bekasi itu minimal menguasai Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut meliputi kultur masyarakat di Bekasi, baik budaya, karakter, maupun perilaku warganya.

Baca Juga: Bupati Bekasi Lama Terima Suap, Ridwan Kamil Nasihati Bupati Baru Hati-hati

"Kalau orang Bekasi yang memimpin, 'sedaglog-daglognya' (sebodoh-bodohnya), dia mengerti tentang masyarakat tapi kalau orang luar Bekasi, mana paham dia," ungkapnya.

Dari sejumlah nama yang masuk bursa Cawabup Bekasi, beberapa di antaranya bukan putra asli daerah. Zaenal menyinggung mereka tidak laku di daerah asalnya sehingga memaksakan diri maju di Bekasi.

"Memangnya Bekasi selain tempat pembuangan sampah juga menjadi penampung limbah politik, kami tegas menolak mereka," katanya.

Pihaknya mengaku telah menyiapkan aksi penolakan ini secara besar-besaran dan akan dilakukan dalam waktu dekat, mulai dari audiensi dengan DPRD Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi, hingga aksi turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi warga asli Bekasi.

"Kami juga akan memasang spanduk di sejumlah titik strategis untuk mendukung langkah penolakan kami ini," jelasnya.

Baca Juga: Terima Suap Proyek Meikarta, Bupati Bekasi Neneng Divonis 6 Tahun Penjara

"Kami sangat kecewa. Dan kalau ini dipaksakan, yang pasti kami akan terus menggalang dukungan dari ormas-ormas dan pemuda lainnya, termasuk tokoh agama serta tokoh masyarakat di Kabupaten Bekasi. Karena saya melihat, ini ada kepentingan beberapa kelompok," katanya. (Antara)