Kompak! Bupati dan DPRD Bekasi Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

SuaraJabar.id - Pimpinan lembaga eksekutif dan legislatif Kabupaten Bekasi, Jawa Barat kompak sepakat menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja resmi mengirim surat nomor 560/3/6/Disnaker mengenai penyampaian aspirasi penolakan tentang revisi UU tersebut, tertuju kepada Ketua DPR RI.

Sementara DPRD Kabupaten Bekasi pada surat bernomor 170/1158-DPRD menyampaikan hal serupa, penolakan revisi UU 13 Tahun 2003.

Surat itu dikeluarkan pada Selasa (20/8/2019) setelah para buruh menyatroni Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar mengaku mendukung apa yang diperjuangkan buruh.

Baca Juga: Viral Draft Revisi UU Ketenagakerjaan, Menteri Hanif Dhakiri Angkat Bicara

"Saya akan mendukung semua yang diperjuangkan, karena semua yang diperjuangkan demi kepentingan rakyat," katanya saat dihubung Minggu (25/8/2019).

Sebelumnya ribuan buruh di Bekasi melakukan aksi unjuk rasa meminta perlindungan dari Pemerintah Daerah soal UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Buruh yang tergabung dalam naungan Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ini turun aksi di depan Kantor Wali Kota Bekasi Jalan Amad Yani dan Kantor Pemerintah Kabupaten Bekasi, Kamis (8/8/2019) lalu.

"Aksi ini kami menolak rencana pemerintah merivisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 karena akan merugikan para pekerja," kata Koordinator penolakan revisi dari Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kab/Kota Bekasi, Guntoro, saat itu.

Menurut dia, aksi yang dilakukan oleh organisasinya untuk mendorong Pemerintah Daerah di Bekasi memberikan perlindungan bagi pekerja dan membuat surat rekomendasi ke Pemerintah Pusat dan DPR RI untuk menolak revisi undang-undang ketenagakerjaan.

Baca Juga: Serikat Buruh di Depok Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan

Ia menjelaskan, wacana revisi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sudah digulirkan beberapa kali oleh pemerintah. Bahkan sejak pada tahun 2004 atau pasca adanya undang-undang keternagakerjaan.