SuaraJabar.id - Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher setuju jika Jawa Barat pindahkan Ibu Kotanya dari Bandung. Namun tujuannya harus untuk memecah kepadatan penduduk.
Aher adalah Gubernur Jawa Barat dua periode 2008-2013 dan 2013-2018. Politisi PKS ini mengatakan jika rencana pemindahan ibu kota provinsi tersebut dimaksudkan untuk menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya maka hal tersebut merupakan rencana yang baik. Selain itu, lanjut Aher, saat ini secara demografis kepadatan penduduk di Kota Bandung sudah sangat padat karena perancang Kota Kembang saat itu memproyeksikan wilayah ini dihuni oleh penduduk antara 750 ribu hingga satu juta jiwa.
"Kalau kemudian ada pemikiran harus ada kawasan baru untuk memecah kepadatan penduduk dan pemerataan ekonomi itu disertai dengan pemindahan Ibu Kota Provinsi Jabar saya kira itu enggak ada masalah," kata Aher, ketika dimintai tanggapan tentang rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lainnya, di Bandung, Jumat (30/8/2019).
Jika melihat aspek-aspek tersebut maka diperlukan pemecahan kepadatan penduduk dan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan ekonomi serta pembangunan maka perlu dibuat kawasan baru atau ibu kota provinsi baru.
Baca Juga: Persib Vs PSS Sleman, Tiga Legiun Asing Maung Bandung Lakoni Debut
"Jadi masalahnya di situ, Bandung sudah sangat padat dan kemudian perlu ada pemecahan ekonomi dan pembangunan dan untuk memecah dua hal itu bisa dilakukan dengan pembangunan kawasan baru," kata dia.
Selain muncul rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, kini Jawa Barat juga sedang mengkaji rencana pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Bandung ke tempat lain. Kajian tersebut, kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, sudah masuk dalam Perda Perubahan atas Perda Jabar Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Jabar Tahun 2009-2029.
"Jadi di dalam Segi Tiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) sudah masukkan, penataan jalur transportasi sudah masuk," tutur Gubernur Emil seusai menghadiri penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov Jabar dengan PT Astra Internasional di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Kamis (29/8).
Menurut dia, di dalam revisi tersebut termasuk persetujuan wacana perpindahan pusat pemerintahan yang akan dikaji lebih lanjut oleh Pemprov Jabar dalam waktu tak terlalu lama.
"(Lokasi pemindahan ibu kota Provinsi Jabar) Itu ada di Tegalluar, Walini atau Segi Tiga Rebana juga, karena pada dasarnya secara fisik Kota Bandung sama seperti Jakarta sudah tidak cocok lagi melayani pusat pemerintahan," tegasnya. (Antara)
Baca Juga: Ini Dia 3 Calon Ibu Kota Provinsi Jawa Barat Pengganti Bandung
Berita Terkait
-
Wacana Pindah Ibu Kota Jabar, Pansus RTRW: Draf Tak Ada Kajian Ilmiah
-
Jadi Ibu Kota Negara, Spekulan Tanah Teror Penajam Paser Utara
-
Ridwan Kamil Ingin Pindahkan Ibu Kota Jawa Barat, Begini Respon PDIP
-
Jalan-jalan ke Ibu Kota Negara Baru, Penajam Paser Utara dan Kukar
-
Didepak Persib, Bojan Malisic Akui Segera Gabung Klub Liga 1 Lainnya
Terpopuler
- Ibrahim Sjarief Assegaf Suami Najwa Shihab Meninggal Dunia, Ini Profilnya
- Berapa Biaya Pembuatan QRIS?
- Beda Timnas Indonesia dengan China di Mata Pemain Argentina: Mereka Tim yang Buruk
- Ketegaran Najwa Shihab Antar Kepergian Suami Tuai Sorotan: Netizen Sebut Belum Sadar seperti Mimpi
- 35 Kode Redeem FF Hari Ini 20 mei 2025, Klaim Hadiah Skin M1887 hingga Diamonds
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Rp 5 Jutaan Terbaik Mei 2025, Memori Lega Performa Ngebut
-
5 Mobil Bekas Murah di Bawah Rp80 Juta, Kabin Longgar Cocok buat Keluarga Besar
-
Simon Tahamata Kerja untuk PSSI, Adik Legenda Inter Langsung Bereaksi
-
5 Rekomendasi HP Murah RAM 8 GB: Harga Sejutaan, Terbaik di Kelasnya
-
Kata Pertama Simon Tahamata Usai Resmi Jadi Kepala Pemandu Bakat
Terkini
-
Didukung KUR BRI, Pengusaha Sleman Ini Sukses Sulap Kelor Jadi Olahan Pangan Berkhasiat
-
Modus Baru Peredaran Narkoba Terbongkar di Bandara SIM, AG Asal Bogor Bawa 1 Kg Sabu
-
Ricuh! Acara Masak Besar Bobon Santoso di Bandung Panen Copet, Jurnalis Turut Jadi Korban
-
Ada Apa dengan Pekerja KAI? SP-KAI Bongkar Isu Kesehatan dan Keadilan di Depan DPR RI
-
BNI Gandeng BUMDes Yogyakarta untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Pemerataan Ekonomi Desa