SuaraJabar.id - Ratusan ruang kelas sekolah yang ada di Kabupaten Bekasi Jawa Barat hingga kini masih belum dilengkapi kursi dan meja. Jumlah tersebut terdiri dari sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama.
"Catatan kami terdapat 715 ruang kelas yang belum di lengkapi kursi dan meja untuk tingkat SD/SMP," kata Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Hery Herlangga, Jumat (20/9/2019).
Kondisi ini membuat masing-masing sekolah yang belum dilengkapi meja dan kursi melakukan kegiatan belajar mengajar di lantai. Meski demikian, kata dia, para siswa-siswi masih mempunyai semangat belajar.
Hery menjelaskan, penyebab ketiadaan kursi dan meja itu beragam. Mulai dari perbedaan kalender anggaran dan kalender pendidikan hingga tidak terserapnya anggaran.
Baca Juga: Tujuh Ruang Kelas di SDN 1 Cileunca Rusak Berat, Akibat Atap Roboh
Pengadaan meja dan kursi saat ini diserahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selaku penanggung jawab pembangunan ruang kelas baru itu.
Dalam APBD 2018 sudah dianggarkan pembelian meja-kursi untuk 600 ruang kelas sebesar Rp30 miliar. Sisanya, 600 ruang kelas lagi, akan dianggarkan pada tahun anggaran (TA) 2019.
"Pada tahun 2017 terdapat sekitar 1.200 ruang kelas yang tidak dilengkapi kursi dan meja. Sementara sisanya 715 dianggarkan pada tahun 2019 ini," ungkap dia.
Ia menekankan, pada anggaran tahun 2019 nanti, Dinas PUPR mempunyai kewajiban mengadakan meubelair untuk tiga lokal.
"Membangun dua lokal untuk satu sekolah, dia harus mengadakan dua lokal juga meubelair di satu sekolah. Anggaran di PUPR itu tidak terserap," imbuhnya.
Baca Juga: Miris! Siswa SD di Dekat Rumdin Walkot Bekasi Ini 2 Tahun Belajar di Lantai
Sementara, pihaknya juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR agar pembangunan RKB atau rehabilitasi gedung sekolah yang rusak parah dapat dilakukan bersamaan dengan pengadaan meubelair.
"Harus satu paket, jika ada renivasi sekolah harus juga disediakan meubelairnya, supaya kasus-kasus lalu tidak terulang," pungkasnya.
Disamping itu, atas keterbatasan meubelair ini, pihaknya juga melakukan penyesuaian terhadap penerimaan peserta didik.
Dinas Pendidikan tetap membuka tambahan rombongan belajar (rombel) di suatu sekolah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Tapi menurutnya, untuk mengadakan rombel itu pihaknya selalu menginformasikan jika ada ruang kelas yang tidak memiliki meja dan kursi.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Berita Terkait
-
Libatkan Istri jadi Tukang Palak, Preman Pemeras Tukang Sayur di Bekasi Ternyata Budak Narkoba
-
Marak Aksi Premanisme, Sahroni Minta Kapolri 'Sapu Bersih' Preman-preman Pasar
-
Tampang 2 Preman Ngamuk Minta Jatah ke Pedagang Sayur Pasar Bekasi, Positif Nyabu
-
Gegara Tegur Pria Pakai Knalpot Brong di Area IGD, Satpam RS di Bekasi Dianiaya Hingga Kejang
-
Ragam Pesan-pesan Lucu dan Mengharukan Pemudik Motor di Kalimalang
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
- Pamer Hampers Lebaran dari Letkol Teddy, Irfan Hakim Banjir Kritikan: Tolong Jaga Hati Rakyat
- Harga Tiket Pesawat Medan-Batam Nyaris Rp18 Juta Sekali Penerbangan
Pilihan
-
Baru Gabung Timnas Indonesia, Emil Audero Bongkar Rencana Masa Depan
-
Sosok Murdaya Poo, Salah Satu Orang Terkaya di Indonesia Meninggal Dunia Hari Ini
-
Prabowo Percaya Diri Lawan Tarif Trump: Tidak Perlu Ada Rasa Kuatir!
-
Magisnya Syawalan Mangkunegaran: Tradisi yang Mengumpulkan Hati Keluarga dan Masyarakat
-
PT JMTO Bantah Abu Janda Jadi Komisaris, Kementerian BUMN Bungkam
Terkini
-
Cari Titik Temu, Bupati Bogor Ajak Duduk Bersama Bahas Isu Viral Kades Minta THR
-
BRI Terapkan Prinsip ESG untuk Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Bertanggung Jawab
-
BRI Berikan Tips Keamanan Digital: Waspada Kejahatan Siber Saat Idulfitri 1446 H
-
Program BRI Menanam Grow & Green: Meningkatkan Ekosistem dan Kapasitas Masyarakat Lokal
-
Dedi Mulyadi Skakmat PTPN: Kenapa Tanah Negara Disewakan, Perkebunannya Mana?