SuaraJabar.id - Wali Kota Depok, Jawa Barat, Mohammad Idris mengatakan pihaknya tengah fokus dan berkonsentrasi pada pembangunan Lintas Rel Terpadu (LRT), yang merupakan proyek transportasi prioritas skala nasional.
Terkait dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang direncanakan bakal diterapkan di Jalan Margonda oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Idris mengaku hal tersebut masih sebatas wacana.
"Masih wacana, belum ada pemberitahuan informasi secara resmi ke kita (Pemkot Depok) dari BPTJ. Kami masih fokus soal konsen masalah pembangunan LRT, di Cibubur, nanti kita ingin connect dengan MRT yang direncanakan, ada di beberapa titik Kota Depok," ucap Idris di Balai Kota, Senin (18/11/2019).
Idris mengatakan pembangunan LRT ini akan direncanakan melintasi beberapa titik wilayah Depok antara lain Cinere dan perbatasan Cibubur, Kecamatan Cimanggis.
Baca Juga: Ada Dosen dari Luar Negeri, UIII di Depok Buka Pendaftaran Mahasiswa 2020
"Jadi nanti untuk perbatasan Cibubur yang kedalamnya, akan kita usulkan MRT," katanya.
Idris menegaskan, rencana penerapan sistem ERP di Jalan Margonda masih sebatas wacana. Ia menyebut saat bertemu dengan Kepala BPTJ beberapa waktu lalu tidak membahas soal ERP di Jalan Margonda.
"(Ketemu) tapi beliau tidak membahas ataupun menyinggung masalah itu," pungkasnya.
Sebelumnya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar menuju Ibu Kota Jakarta akan dioperasikan di daerah perbatasan kawasan Jabodetabek pada 2020. Salah satunya di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat.
Selanjutnya daerah perbatasan Jakarta dan Bekasi, BPTJ menyebutkan Kalimalang akan menjadi daerah yang diterapkan aturan jalan berbayar tersebut.
Baca Juga: Aset First Travel Dirampas Negara, Jaksa Agung Semprot Kajari Depok
Selain menyusun peta jalan secara lengkap, BPTJ juga mengatakan sedang mengkaji aturan hukum yang saat ini berlaku karena ERP akan dimasukan dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
"BPTJ bertanggung jawab di ruas jalan nasional, sedangkan pemerintah provinsi dan kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Kepala BPTJ Bambang Prihartono saat ditemui di Pecenongan, Jakarta Pusa, beberapa waktu lalu.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
-
Cetak Rekor! Penumpang LRT Jabodebek di Oktober Capai 2,2 Juta Orang
-
Negara Rugi Rp1,3 Triliun, Kasus Korupsi Proyek LRT Palembang Tambah 'Luka' Waskita Karya
-
Bekasi Bakal Punya Apartemen yang Ditembus LRT
-
Pengguna LRT Jabodebek Terus Meningkat, KAI Gelar Simulasi Tanggap Darurat
-
Setelah MRT, Gibran Pantau Proyek LRT Jakarta
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
-
Pegawai Komdigi Manfaatkan Alat AIS Rp250 M untuk Lindungi Judol, Roy Suryo Duga Ada Menteri Ikut 'Bermain'
Terkini
-
Kirim Uang ke Luar Negeri? Ada Hadiah Menarik dari BRImo
-
Sokong Ekonomi Kerakyatan, Kredit UMKM BRI Tembus Rp1.105,70 triliun Hingga Akhir Triwulan III 2024
-
Jambore Nasional Tim Elang Relawan BRI Siapkan Penanganan Tanggap Darurat
-
Pengen Daftar BRI UMKM EXPO (RT) 2025, Ikuti Langkah-langkah Berikut!
-
Laba BRI Tembus Rp45,36 Triliun, UMKM Jadi Kunci Pertumbuhan