SuaraJabar.id - Kota Bogor kemungkinan akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB corona pekan depan. Ini menyusul Jakarta PSBB pekan ini.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim bersama kepala daerah dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) melakukan koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyamakan sikap dan langkah terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Rapat koordinasi itu dilakukan untuk menyamakan langkah bagi DKI Jakarta yang akan menerapkan PSBB agar ada kesamaan langkah dengan daerah penyangganya di Bodetabek," kata Dedie A Rachim melalui telepon selulernya di Kota Bogor, Kamis (9/4/2020).
Menurut Dedie, rapat koordinasi antara kepala daerah di Jabodetabek dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilakukan melalui "videoconference" pada Rabu (8/4/2020) malam.
Melalui rapat koordinasi tersebut, menurut Dedie, Pemerintah Kota Bogor bersama pemerintah daerah lain di Bodebek sudah menyampaikan surat permohonan rekomendasi penerapan PSBB melalui Gubernur Jawa Barat.
"Gubernur ingin semua langkah dikolektifkan bersama-sama. Kita tunggu perkembangannya setelah gubernur menyampaikannya kepada Menteri Kesehatan," katanya.
Kota Bogor sudah melampirkan sejumlah hasil kajian pendukung untuk kelengkapan administrasinya. Dedie berharap surat usulan rekomendasi untuk penerapan PSBB itu bisa cepat diproses dan dalam waktu secepatnya sudah dibahas.
"Kalau masih ada kekurangan persyaratan kelengkapan administrasi nanti ditambahkan. Kita harapkan, Kota Bogor, sudah bisa menerapkan PSBB pada pekan depan," katanya.
Mantan salah satu direktur di KPK ini menjelaskan, jika Kota Bogor menerapkan PSBB poin-poinnya hampir sama dengan aturan yang akan diterapkan di DKI Jakarta.
Baca Juga: Semangati Garda Terdepan Lawan Corona, Siswa SMAN 2 Wates Konser dari Rumah
"Dalam rapat koordinasi, Gubernur DKI Jakarta bahkan menawarkan peraturan gubernurnya dapat diadopsi untuk diterapkan di daerah penyangga agar ada kesatuan langkah dan pelaksanaannya lebih efektif," katanya.
DKI Jakarta yang akan menerapkan PSBB, menurut Dedie, meskipun sebagian besar perkantoran operasionalnya dibatasi, tapi tidak pada semua sektor, masih ada sektor-sektor yang tetap beroperasi. Seperti logistik, pangan, kesehatan, energi, komunikasi, keuangan dan perbankan.
"Pada penerapan PSBB di DKI Jakarta, juga tidak membolehkan adanya kerumuman warga," katanya.
Menurut Dedie, Pemerintah Kota Bogor jika menerapkan PSBB juga akan menyesuaikan dengan aturan di DKI Jakarta. (Antara)
Berita Terkait
-
Pekan Suci yang Sepi di Vatikan Akibat Pandemi Corona
-
Benarkah AC Rumah dan Mobil Aman dari Penyebaran Virus Corona?
-
Terungkap! Dibanding Kain, Masker Bedah Lebih Efektif Blokir Virus Corona
-
Cara Dapat Bansos Orang Miskin saat Jakarta PSBB Corona, Daftar di Sini
-
Ilmuwan Sebut Vaksin Virus Corona Pertama Akan Siap September Mendatang?
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
-
Di Tengah Isu Wapres Gibran Mundur, Rumah Jokowi Dijaga Ketat Paspampres, Warga Tak Bisa Mendekat
-
Prabowo Persilakan Gibran Buktikan Keabsahan Ijazah, Tapi Tak Ikut Campur Proses Hukum
-
Apakah Gibran Menyusul? Ini Daftar Wakil Presiden yang Pernah Dimakzulkan
-
Bertemu 2,5 Jam di Widya Chandra, Gibran Ajukan Mundur dari Wapres: Prabowo Tak Menolak
Terkini
-
Gibran Utarakan Niat Mundur dari Wapres Usai Bertemu Prabowo Selama 2,5 Jam
-
Persib Imbau Bobotoh Tetap Tenang Usai Insiden di Semarang: Kekerasan Jangan Dibalas Kekerasan
-
47 Karyawan SPPG di Sukabumi Mogok Kerja, Ancam Mundur Massal Gara-gara Ini!
-
Pupuk Bersubsidi Disulap Jadi Nitrea Palsu, Modus Pria di Subang Terbongkar
-
Geger Kasus Bullying di Nagrak Sukabumi, Keluarga Terbebani Biaya Berobat