Tambang Ditutup 7 Bulan, Bupati Bogor Minta Dedi Mulyadi Beri Kepastian Warga

SuaraJabar.id - Setelah hampir tujuh bulan aktivitas pertambangan di wilayah Bogor Barat dihentikan, kesabaran masyarakat dan pemerintah daerah setempat mulai menipis.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara terbuka menyuarakan nasib warga terdampak dan secara tegas meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk memberikan kepastian.

Pada Senin, 4 Mei 2026 kemarin, di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Bupati Rudy Susmanto menerima aksi ribuan warga dari Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang. Di hadapan massa aksi, Rudy menyampaikan dukungan penuhnya.

“Kami meminta kebijakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bantu masyarakat Bogor, buka kembali tambang yang berizin,” kata Rudy dalam orasinya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bupati Rudy Susmanto berada di garda terdepan untuk membela hak-hak ekonomi warganya.

Ia menekankan bahwa puluhan ribu warga di tiga kecamatan tersebut saat ini menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan, sehingga membutuhkan kepastian kebijakan dari pemerintah provinsi.

Penutupan tambang oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sejak September 2025 telah menciptakan krisis ekonomi yang mendalam bagi masyarakat Bogor Barat.

Ketua Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Dani Murdani, dengan tegas menyebut kondisi ekonomi warga saat ini dalam keadaan sangat sulit.

“Masyarakat kami sudah tujuh bulan merasakan dampak penutupan tambang. Kami datang menuntut keadilan dan berharap aktivitas tambang legal dapat kembali dibuka,” ujar Dani.

Baca Juga: Gunakan Dana Rp100 Miliar, Anggaran Konstruksi Jalur Khusus Tambang di Bogor Siap Digenjot

Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah siap mengikuti seluruh ketentuan serta regulasi yang ditetapkan oleh provinsi, termasuk komitmen menjaga lingkungan secara bersama-sama.

Pemkab Bogor juga telah menunjukkan keseriusan dalam menata aktivitas tambang melalui rencana pembangunan jalur khusus angkutan tambang.

“Tahun ini kami anggarkan pembebasan lahan untuk jalur angkutan tambang sebagai solusi agar tidak mengganggu pengguna jalan lain,” ujarnya.

Rudy menjelaskan, tahapan pembangunan jalur tambang saat ini telah masuk penetapan lokasi dan ditargetkan pembebasan lahan rampung pada 2026 agar pembangunan fisik dapat segera dilakukan.

Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap sejumlah tambang di wilayah barat.

“Kami menghargai proses evaluasi, namun kami berharap hasilnya dapat segera diputuskan, terutama untuk tambang yang memiliki izin,” kata Rudy.