Isu Penutupan Jalan Diponegoro Beredar, Ini Penjelasan Pemprov Jabar

SuaraJabar.id - Kabar baik bagi para pengguna jalan di Kota Bandung! Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menegaskan bahwa Jalan Diponegoro, Bandung, akan tetap dibuka dan beroperasi normal, meskipun saat ini tengah ada proyek perluasan halaman Gedung Sate.

Kepastian ini disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran masyarakat akan adanya pengalihan arus atau penutupan jalan di salah satu nadi utama jantung kota tersebut.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Jawa Barat, Sekarwati, mengonfirmasi status Jalan Diponegoro. Meski proyek perluasan halaman Gedung Sate tengah digarap, akses nadi utama jantung kota tersebut dipastikan tetap beroperasi normal, dan hingga saat ini belum ada kebijakan pengalihan arus maupun penutupan jalan di kawasan tersebut.

"Hari ini tidak ada penutupan Jalan Diponegoro," kata Sekarwati, dilansir dari Antara.

Isu penutupan jalan ini mencuat seiring dengan rencana besar Pemprov Jabar dalam menata kawasan ikonik Gedung Sate.

Sekarwati menjelaskan bahwa rencana rekayasa lalu lintas memang ada dalam dokumen penataan, namun statusnya masih dalam tahap pematangan.

Menurut dia, sebelum diberlakukan kebijakan rekayasa lalu lintas, terlebih dahulu akan dilakukan sosialisasi masif sehubungan dengan penataan halaman Gedung Sate untuk memperluas area publik, dan saat ini kondisi Jalan Diponegoro masih normal dan dapat dilalui kendaraan.

"Memang tengah ada penataan halaman Gedung Sate, termasuk rekayasa lalu lintas Jalan Diponegoro. Namun untuk jalan masih dalam tahap persiapan dan akan disosialisasikan terlebih dahulu," katanya.

Menyadari posisi Jalan Diponegoro sebagai jalur vital bagi warga Bandung, Pemprov Jabar menjamin tidak akan ada kebijakan yang diambil secara sepihak atau mendadak.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Masuk BJB, Dedi Mulyadi: Ratu Laut Kidul Kini 'Takluk' oleh Prabu Siliwangi

Sekarwati meminta masyarakat untuk tidak termakan informasi yang tidak jelas sumbernya dan merujuk pada kanal komunikasi resmi pemerintah.

"Kalau sudah ada jadwal atau penerapan rekayasa lalu lintas, pasti akan diumumkan secara resmi," ucap Sekarwati.

Pemerintah, tambah dia, berkomitmen agar penataan kawasan cagar budaya tersebut berjalan optimal tanpa mengorbankan kenyamanan masyarakat, terutama dalam aspek kelancaran lalu lintas di pusat Kota Bandung.