'Nggak Ada yang Gitu-gitu', Respons Singkat Dedie Rachim Justru Tambah Kekecewaan Warga Kayumanis

SuaraJabar.id - Penolakan mengenai pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di wilayah Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor semakin panas.

Warga mengklaim bahwa hingga saat ini minim sosialisasi soal pembangunan PSEL di kawasan Kayumanis tersebut memicu kekhawatiran akan dampak buruk terhadap kesehatan serta kenyamanan warga sekitar.

Warga Kayumanis menegaskan bahwa mereka belum pernah mendapatkan sosialisasi yang memadai dari pemerintah terkait proyek PSEL tersebut.

"Kalau memang ini untuk kepentingan umum, harusnya ada penjelasan dulu ke warga. Jangan tiba-tiba mau dibangun di sini,” ujar salah satu ibu rumah tangga di lokasi, Selasa (5/5/2026).

Selain itu, warga juga menilai lokasi Kayumanis yang berada di kawasan padat penduduk tidak tepat untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar.

Mereka khawatir keberadaan PSEL dapat berdampak pada kesehatan serta kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi, termasuk potensi bau tidak sedap dan pencemaran lingkungan.

Menanggapi adanya penolakan dari warga ini, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim tidak memberikan tanggapan panjang. Saat dikonfirmasi, ia hanya menjawab singkat.

“Gausah lah, kita kan nggak ada yang gitu-gitu,” ujar Dedie.

Tanggapan singkat ini, yang seolah menepis adanya persoalan, justru berpotensi menambah kekecewaan dan frustrasi di kalangan masyarakat.

Baca Juga: Warga Munjul Merasa Dikelabui! Proyek PSEL Pemkot Bogor Tuai Penolakan Keras

Di tengah kebutuhan akan dialog dan penjelasan transparan, respons yang minim dari pimpinan daerah bisa memperkeruh suasana.

Meskipun demikian, warga tetap berharap Pemerintah Kota Bogor dapat mendengar dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat sebelum melanjutkan rencana pembangunan PSEL di wilayah Kayumanis.

Mereka menegaskan tidak menolak program penanganan sampah secara keseluruhan, namun meminta agar pelaksanaannya tidak merugikan warga sekitar.

Warga juga meminta adanya sosialisasi yang terbuka serta kajian yang jelas terkait dampak lingkungan dan kesehatan dari proyek tersebut.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi terbaru dari pihak Pemerintah Kota Bogor terkait tindak lanjut penolakan warga tersebut.