SuaraJabar.id - Kepala Desa di Jawa Barat pusing tujuh keliling karena bakal banyak warga mereka yang tidak dapat bantuan sosial pandemik viris corona. Bantuan sosial ini sebagai kompensasi untuk warga Jabar yang terdampak virus corona.
Bagaimana tidak, desa mengajukan ratusan kepala keluarga mendapatkan bansos corona. Tapi hanya puluhan KK yang dapat.
Nasib itu dialami Kepala Desa Sukanagalih Kecamatan Cikalong Kulon, Dudi. Dia membenarkan ada rasa takut kejadian bantuan sosial dari Pemkab Cianjur terulang. Dari ajuan ratusan, dikabulkan hanya puluhan.
“Kami ajukan ratusan, tapi hanya mendapatkan paket sembako hanya 27. Aparat dari mulai Ketua RT, RW hingga saya sebagai kades jadi sasaran tuduhan warga yang tidak mendapatkan bantuan,” ujar Dudi pada Ayobandung.com (jaringan Suara.com) melalui telepon, Rabu (15/4/2020).
Dudi hanya meminta Pemprov Jabar agar merealisasikan sesuai dengan pengajuan. Karena ditakutkan ada konflik sosial antar warga maupun warga dengap aparat desa. Faktanya, ungkap
Dudi, saat ini ada sekitar 300 KK yang tidak mampu di Desa Sukanagalih. Mereka semuanya terdampak wabah Covid-19, sebagian besar berdagang, karena situasinya seperti ini akhirnya berhenti berdagang.
“Kalau di kampung mah tidak ad istilah tidak ada beras, tapi yang menjdi masalah adalah tidak ada uang untuk membeli beras. Setelah kami data, ada sekitar 300 KK yang kesulitan membeli beras,” tandasnya.
Tidak akan lama lagi Pemerintan Provinsi Jawa Barat akan memberikam bantuan Rp 500.000 bagi warga terdampak Covid-19, namun sejumlah kepala desa di Kabupaten Cianjur ketakutan saat menerima dan membagikannya. Beberapa hal yang ditakutkan yakni konflik sosial, lantaran sudah beredar informasi bahwa bantuan tidak sesuai dengan ajuan yang diberikan melalui Pemkab Cianjur ke Pemprov Jabar.
Infomasi yang dihimpun Ayobandung.com, di Kecamatan Cibeber ada beberapa desa yang hanya akan mendapat alokasi 200 KK, sedangkankan ajuannya sekitar 1.400 Kk. Begitu pula di Kecamatan Cikalongkulon, satu desa mengajukan 300 KK, tapi dikabulkan tidak sesuai dengan ajuan. Ditakutkan, akan ada protes dari warga yang tercatat tapi tidak menerima.
Baca Juga: Jika Ponsel Bermasalah karena IMEI, Konsumen Bisa Hubungi Operator Seluler
Berita Terkait
-
61 Perusahaan di Jakarta Kena Sidak, 5 Kantor Ditutup Karena Langgar PSBB
-
Klaim Tingkat Kematian Virus Corona Tidak Besar, Profesor Tuai Kontroversi
-
Epidemilogis UI ke Stafsus Presiden: Kerja Dong atau Paling Tidak Mikir
-
Penuh Haru, Pasangan Dokter Rayakan Pesta Pernikahan di Tengah Wabah Corona
-
Jika Tak Ada Tindakan Tegas, Kematian Covid-19 Jepang Bisa Capai 400 Ribu
Terpopuler
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
- Deretan Mobil Bekas 80 Jutaan Punya Mesin Awet dan Bandel untuk Pemakaian Lama
- Jadwal M7 Mobile Legends Knockout Terbaru: AE di Upper, ONIC Cuma Punya 1 Nyawa
Pilihan
-
Ekonomi Tak Jelas, Gaji Rendah, Warga Jogja Berjuang untuk Hidup
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
Terkini
-
Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 9 Halaman 80 Kurikulum Merdeka
-
Bogor Memanas! Ratusan Sopir Angkot Geruduk Balai Kota, Tuntut Kejelasan Nasib 'Si Hijau'
-
Misi Kemanusiaan di Gunung Pongkor, Polri Kesampingkan Status Ilegal Demi Evakuasi 11 Korban Tewas?
-
Sumedang Bukan Cuma Tahu! Ini 3 Hidden Gem Wisata Alam Estetik yang Wajib Kamu Kunjungi
-
Ketua DPRD Bogor Desak Polisi 'Sikat Habis' Tambang Emas Ilegal di Pongkor dan Cigudeg