Scroll untuk membaca artikel
Pebriansyah Ariefana
Selasa, 23 Juni 2020 | 16:50 WIB
Petugas mengenakan masker, sarung tangan dan pelindung wajah memeriksa jaringan internet untuk mengakses laman penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun pelajaran 2020/2021 di SMP Negeri 60, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (10/6). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

SuaraJabar.id - enerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat atau PPDB Jabar dinilai tak transparan. Banyak orangtua calon peserta didik baru yang protes.

Mereka tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) menyambangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengungkapkan sejumlah apirasi terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar tahap pertama, Selasa (23/6/2020). Salah satu poinnya adalah menuntut Disdik Jabar untuk dapat menggelar sistem yang lebih transparan.

Ketua FMPP Illa Setiawati menyampaikan bahwa sejauh ini sistem PPDN tidak menayangkan hasil nilai ranking, nilai prestasi akademi dan skoring prestasi akademi calon peserta didik baru di laman web. Termasuk jarak zonasi dari rumah calon peserta ke sekolah tujuan.

"Jadinya banyak yang dirugikan karena orang tua siswa tidak tahu alasan tidak diterimanya karena apa," ungkapnya.

Baca Juga: DPRD Sebut PPDB DKI Jalur Zonasi Pakai Seleksi Usia Diskriminatif

Saat ini, PPDB SMA/SMK Jabar baru membuka pendaftaran dan seleksi bagi jalur non-zonasi yang mengambil jatah 20% dari total penerimaan siswa baru. Jalur tersebut meliputi jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, jalur anak guru, dan jalur prestasi nilai akademik rapor atau prestasi lomba.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub-Bagian Perencanaan dan Pelaporan Disdik Jabar Edy Purwanto mengatakan, pihaknya telah menampilkan data pendaftar secara terbatas. Nama dan asal sekolah pendaftar dapat dicek di laman web pendaftaran.

"Kita pasang di web adalah bagian dari transparansi, yang kita tutup hanya alamat karena itu data privasi. Nama dan asal sekolah pendaftar dapat dicek," ungkapnya ketika ditemui dalam kesempatan yang sama.

Ia mengatakan, seleksi jalur non-zonasi diserahkan pada sekolah masing-masing. Hal tersebut disesuaikan dengan kuota dan kemampuan masing-masing sekolah untuk menentukan formasi peserta didik non-zonasi.

"Periode pertama itu hampir semua diseleksi oleh sekolah, baru di periode kedua semua murni dari jarak tidak ada intervensi sekolah. Kalau SMK pakai nilai raport," ungkapnya.

Baca Juga: Orang Tua Murid Geruduk Balai Kota DKI Jakarta, Protes Sistem PPDB

Oleh karenanya, skor pada seleksi tahap pertama tidak bisa ditampilkan secara real time. Namun, skor akan bisa ditampilkan pada seleksi tahap kedua yakni seleksi zonasi.

Load More