Scroll untuk membaca artikel
Bangun Santoso
Rabu, 24 Juni 2020 | 07:05 WIB
Sebagai ilustrasi: Orang tua dan siswa sedang menanti giliran pendaftaran PPDB di salah satu sekolah yang ada di Kota Semarang. [Suara.com/Rambiga]

SuaraJabar.id - Puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) mendatangi Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Jalan Rajiman, Kota Bandung, Selasa, karena kecewa dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2020 yang dilakukan secara daring.

"Kami meminta Disdik Jabar untuk bertanggung jawab terkait permasalahan PPDB yang banyak merugikan masyarakat. Seperti tidak semua masyarakat mengerti IT, sementara PPDB dilakukan harus online Pengumuman PPDB pun tidak transparan," kata Perwakila Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Illa Setiawati sebagaimana dilansir Antara.

Dia mengatakan titik koordinat juga menjadi masalah dan banyak orang tua yang mengeluh karena titik koordinatnya salah, tidak sesuai dengan kenyataan tempat tinggalnya.

"Pengumuman PPDB tidak transparan dan hal ini banyak dikeluhkan orang tua. Karena mereka juga tidak tahu mengapa anaknya tergeser, kan itu tidak dibuka, enggak dijelaskan. Sehingga dengan sistem itu ketika siswa tidak diterima namanya langsung hilang. Tidak ada rekapitulasinya pula," kata Illa.

Baca Juga: Jaringan Internet Buruk, PPDB Jabar di Cianjur Digelar Tatap Muka

Menurut dia sosialisasi PPDB pun menjadi masalah, buktinya masih banyak orang tua yang belum pahan teknis PPDB dikarenakan berbagai faktor seperti edukasinya yang kurang tersosialisasikan dari sekolah ke calon peserta atau orang tua siswa.

"Karena pada saat pengesahan juknis waktunya mepet sehari sebelum pendaftaran. Jadi sosialisasi kurang sekali. Masih banyak yang harus diperbaiki dalam proses PPDB ini," kata Illa.

Anggota FMPP lainnya, Sudiarto, menambahkan dinas selalu merekomendasikan siswa yang tidak diterima di negeri untuk diterima di sekolah swasta namun pelayanan di sekolah swasta selalu dihadapkan dengan biaya.

"Saat daftar saja harus membayar sejumlah uang. Belum kalau di SMK harus bayar untuk uang praktik dan ini itu. Bohong kalau siswa miskin di swasta gratis, tetap saja bayar. Jadi selama ini dinas hanya 'omdo'," kata Sudiarto.

Menyikapi kekecewaan tersebut, Sekretaris I Panitia PPDB Dinas Pendidikan Jabar Dian Peniasiani mengatakan dalam permendikbud dijelaskan bahwa PPBD itu tanggung jawab sekolah melalui musyawarah dewan guru.

Baca Juga: Disdik Bantah PPDB Jabar Tak Transparan: Cuma Tutup Alamat Calon Murid

Selain itu, dalam konsep merdeka belajar juga sekolah harus berkreasi dan berinovasi. Belajar berinovasi itu dimulai dari PPDB dan dengan demikian, PPDB itu sepenuhnya tanggung jawab sekolah.

Load More