Derita ABK WNI di Kapal MV Ocean Star 86, Mengemis Makan ke ABK Filipina

SuaraJabar.id - Guspiyandi, satu dari tiga Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengaku terdampar di Kapal MV Ocean Star 86, bukan hanya tak dapat upah.

Untuk mandi saja bahkan dirinya terpaksa menggunakan sabun pembersih pakaian atau detergen.

Di samping itu, ABK WNI asal Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, ini juga harus mengalami penderitaan terkait makanan.

"Untuk makan dan peralatan mandi kami mengemis ke pekerja asal Filipina," kata Guspiyandi saat dikonfirmasi Sukabumi Update—jaringan Suara.com—melalui aplikasi perpesanan, Jumat (14/8/2020).

Baca Juga: Bawa Bendera Geng Berukuran Jumbo, Aksi Pemotor Ini Berakhir Pilu

"Kami minta sabun karena konsulat mereka responsif dan mengirimkan makanan dan sabun," sambungnya.

Foto Viral

Diberitakan sebelumnya, sebuah postingan yang mengunggah nasib ABK WNI yang mengaku terdampar di kapal asing, viral di media sosial.

Dalam postingan itu, tampak dua ABK WNI masing-masing memegang tulisan yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mereka memang sengaja melakukan aksi tersebut. Berharap foto itu viral dan sampai ke telinga pemerintah di Tanah Air dan mendapat pertolongan.

Baca Juga: Terdampar di Kapal Asing, 3 ABK WNI Minta Tolong ke Presiden Jokowi

Sebab, mereka sudah melaporkan persoalan ini ke kedutaan Republik Indonesia, namun belum ada tindakan konkret.

Mereka mengaku terdampar di kapal asing jenis kargo pendingin MV Ocean Star 86 selama tujuh bulan lebih.

"Kami saat ini berada di Kapal MV Ocean Star 86. Kami sebenarnya yang tanpa status ada enam orang, tiga dari Jawa Barat. Status kami titipan, sudah dari delapan bulan lebih," kata Guspiyandi

"Saya udah melapor ke sana kemari tapi enggak ada tindakan sama sekali. Kami sudah lapor ke kedutaan tapi hanya dibilang untuk sabar dan sabar," jelasnya.

Guspiyandi, menjelaskan saat ini posisi kapal tengah sandar di Pelabuhan Dhongsan, China.

Mereka tidak berani keluar. Permohonan pertolongan sudah diajukan, namun menurutnya diabaikan oleh perwakilan pemerintah Indonesia.