Update Jalur Tambang Parungpanjang, Sekda Bogor Ungkap Proses Appraisal dan Skema Hibah Lahan

SuaraJabar.id - Sebuah kabar penting datang dari Pemkab Bogor terkait solusi permanen masalah pertambangan di wilayah barat. Rencana pembangunan jalan khusus angkutan tambang di Bogor Barat kini mulai memasuki tahap krusial, yaitu penetapan lokasi (Penlok) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ini adalah langkah maju yang signifikan dalam upaya Pemkab Bogor untuk menata aktivitas pertambangan, mengurangi dampak lingkungan, dan mengatasi kemacetan kronis di jalan umum.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, di Cibinong, Jawa Barat, Rabu, mengonfirmasi progres proyek ini. "Trase jalan khusus tambang tersebut telah ditetapkan dan kini proses Penlok sedang berjalan di tingkat provinsi," ujar Ajat.

Ia menjelaskan jalan khusus tambang itu dirancang sepanjang sekitar 11 kilometer dan akan terintegrasi dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR) III.

Jalur tersebut direncanakan melintasi tiga kecamatan kawasan tambang di Kabupaten Bogor, yakni Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.

Menurut Ajat, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp100 miliar dalam APBD 2026 untuk pembebasan lahan proyek jalan khusus tambang tersebut.

Namun demikian, kebutuhan anggaran masih menunggu hasil appraisal dan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) yang saat ini sedang disusun.

“Kalau anggaran yang khusus tambang ya tetap, kita alokasikan sekitar Rp100 miliar. Hari ini kan masih proses appraisal,” katanya.

Ajat menerangkan hasil appraisal nantinya akan menentukan bidang-bidang lahan yang harus dibebaskan pemerintah maupun lahan yang berpotensi dihibahkan pemiliknya.

Baca Juga: Tambang Ditutup 7 Bulan, Bupati Bogor Minta Dedi Mulyadi Beri Kepastian Warga

Ia menyebut sejumlah pengusaha tambang telah menyatakan kesiapan menghibahkan sebagian lahan yang dilintasi trase jalan tambang.

“Kalau sudah ada statement dia mau hibahkan, berarti kan tidak usah kita bebaskan,” ujar Ajat.

Menurut dia, skema hibah lahan tersebut berpotensi membuat anggaran pembebasan lahan tidak terserap seluruhnya sehingga sebagian dana dapat dialihkan untuk mempercepat konstruksi jalan.

“Kalau hibahnya banyak, maka anggaran pembebasan lahan bisa dialihkan untuk konstruksi jalan. Ini tentu mempercepat pembangunan,” katanya. [Antara].