Andi Ahmad S
Kamis, 07 Mei 2026 | 20:50 WIB
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara resmi memperluas kebijakan penghentian sementara (moratorium) penerbitan izin pembangunan perumahan. (Suara.com/Rochmat)
Baca 10 detik
  • Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperingatkan kerusakan tata ruang di Bogor akibat alih fungsi lahan resapan air secara masif.
  • Kerusakan lingkungan di Bogor berdampak pada potensi bencana banjir dan longsor di wilayah Jakarta, Bekasi, serta Karawang.
  • Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen mengaudit serta memulihkan fungsi lahan guna melindungi kawasan hilir dari ancaman bencana berkelanjutan.

SuaraJabar.id - Sebuah peringatan keras datang dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), terkait kondisi lingkungan di wilayah Bogor.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kerusakan tata ruang di wilayah Bogor kini telah menjadi ancaman serius bagi kawasan hilir, termasuk Jakarta, Bekasi, hingga Karawang. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa masalah lingkungan di satu daerah dapat memiliki dampak domino yang melampaui batas administratif.

Menurut Dedi Mulyadi, akar permasalahan utama dari ancaman ini adalah perubahan fungsi lahan yang masif di kawasan resapan air dan perbukitan Bogor.

Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai penampung air dan penstabil tanah, kini beralih fungsi menjadi permukiman, perkebunan monokultur, atau bahkan aktivitas lain yang merusak daya dukung lingkungan.

"Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta," kata Dedi Mulyadi dilansir dari Antara.

Ia menyoroti secara khusus kawasan Sukamakmur yang kini mengalami alih fungsi lahan perbukitan menjadi permukiman.

Menurut dia, hilangnya fungsi resapan air akibat kebijakan tata ruang terdahulu, telah menyebabkan aliran sungai meluap hingga ke daerah bawah setiap kali hujan deras mengguyur.

"Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang," ujarnya.

Dedi menjelaskan bahwa lahan hijau yang seharusnya menjadi benteng penahan bencana kini banyak hilang.

Baca Juga: Tol Bocimi KM 72 Longsor! Jalur Arah Bogor dan Jakarta Ditutup Sementara

Sebagai solusi, dia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk melakukan audit dan mengembalikan fungsi tata ruang guna memulihkan keseimbangan lingkungan di wilayah penyangga ibu kota tersebut.

Langkah ini, diambil untuk melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas dari ancaman bencana berulang yang terus mengintai akibat eksploitasi ruang yang abai terhadap keselamatan.

"Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu," katanya.

Mengakhiri keterangannya, Dedi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menghentikan eksploitasi alam di Bogor demi keselamatan jutaan warga di kawasan hilir.

"Kalau ingin Bogor, Bekasi, Karawang sampai Jakarta terbebas dari bencana, mari kita jaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, tetapi tetap mempertahankan keasrian alamnya," tutur Dedi. [Antara].

Load More