Pengangkatan Sultan Sepuh XV PRA Luqman Zulkaedin Dibayangi Penolakan

SuaraJabar.id - Agenda pengangkatan Pangeran Raja Adipati (PRA) Luqman Zulkaedin menjadi Sultan Sepuh XV yang dinobatkan pada Minggu (30/8/2020) terancam tak diakui beberapa pihak.

Pasalnya, upacara pengangkatan tersebut berlangsung di tengah kekisruhan setelah mangkatnya Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat pada 22 Juli 2020 atau bertepatan dengan peringatan 40 hari wafatnya.

Untuk diketahui, jumenengan atau upacara pengangkatan tersebut akan dilaksanakan bersamaan dengan peringatan 40 hari wafatnya Sultan Sepuh XIV.

"Menjelang prosesi pelantikan PRA Luqman menjadi Sultan Sepuh XV, Kami telah mendapat konfirmasi dari tokoh agama, para sesepuh, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan, pejabat kepolisian dan militer, tentang kesediaannya untuk hadir dalam prosesi itu," kata keluarga sekaligus advokat Kesultanan Kasepuhan R Dan Bildansyah seperti dilansir Ayocirebon.com-jaringan Suara.com pada Kamis (27/8/2020).

Baca Juga: Innalillahi, Sultan Kasepuhan Cirebon PRA Arief Natadiningrat Mangkat

Dia menilai, kesediaan para undangan yang sebagian di antaranya merupakan pemangku kebijakan, merupakan bentuk legitimasi bagi PRA Luqman sebagai Sultan Sepuh XV untuk mewarisi tahta.

Selain itu, dia memastikan, penobatan Luqman telah sesuai adat istiadat yang telah ajek dipedomani dalam penentuan pewaris tahta sultan di Kesultanan Kasepuhan Cirebon.

Pihaknya juga tak menampik masih ada pihak-pihak yang keberatan, bahkan terang-terangan menolak penobatan Luqman.

"Sah-sah saja sepanjang bentuk keberatan atau penolakannya dilakukan dalam koridor hukum," ujarnya.

Pihak-pihak yang menolak atau keberatan terhadap penobatan Luqman sebagai Sultan Sepuh XV, diyakini tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai melawan hukum, seperti memaksakan kehendak dengan cara yang anarkhistis.

Baca Juga: Keraton Kasepuhan Cirebon Kembali Dibuka Untuk Umum

Dia mengingatkan, bila dilakukan dengan cara demikian, risiko hukum yang berat menanti di depan mata.

Lebih lanjut, pihaknya telah memercayakan jumenengan kepada aparat keamanan.

Dia meyakini, aparat keamanan akan mampu menjaga pelaksanaannya kelak dari gangguan yang berpotensi menimbulkan keributan, kerusakan atau bentuk gangguan lain yang melanggar hukum.

"Kami haturkan terima kasih karena selama ini telah profesional menangani persoalan di keraton," katanya.

Penolakan atas penobatan Luqman sebagai Sultan Sepuh XV bermula dari keyakinan hilangnya trah Sunan Gunung Jati sejak kekuasaan Sultan Sepuh VI hingga kini. Masa itu kemudian dikenal dengan sebutan Sejarah Peteng.

Sejumlah pihak dari keluarga-keluarga keraton di Cirebon menilai saat ini masa yang tepat untuk membuka tabir sejarah peteng dan mengembalikan trah Sunan Gunung Jati.

Karena itu, setidaknya dua keraton dan keluarga keraton di Cirebon menyatakan penolakan atas penobatan Luqman. Dengan menamakan diri Keluarga Besar Kesultanan Cirebon, mereka yang terdiri dari masing-masing Kesultanan Kanoman, Kesultanan Kacirebonan, dan Keluarga Keraton Mertasinga di Kabupaten Cirebon.

Sementara itu, Juru bicara Keluarga Besar Kesultanan Cirebon Pangeran Patih Tomi menyebut, selain Keraton Kanoman, Keraton Kacirebonan, dan Mertasinga, di dalamnya terdapat pula keluarga Kesultanan Kasepuhan.

"Kami sepakat menolak penobatan PRA Luqman Zulkaedin menjadi Sultan Sepuh XV," cetusnya.

Ketika sejarah peteng telah terkuak, pihaknya sebagai anak cucu Sunan Gunung Jati merasa berkewajiban meluruskan garis keturunan.

Bila tidak diluruskan, pihaknya mencemaskan beban besar yang akan ditanggung keturunan saat ini maupun di masa depan.

"Jangan sampai kota menanggung dosa kepada nenek moyang dan panutan kita, Syekh Syarief Hidayatullah Sunan Gunung Jati," tegasnya.

Menurutnya, kekeliruan yang terus menerus berpotensi menimbulkan kekisruhan tanpa henti. Karenanya, kebenaran sejarah harus ditegakkan dan diungkap jujur kepada khalayak luas. Bila jumenengan bagi Luqman tetap berlangsung, pihaknya mengancam tak akan mengakui pria muda itu sebagai Sultan Sepuh.

"Kalau sampai terjadi penobatan kepada yang bukan keturunan Sunan Gunung Jati, kami tidak bertanggung jawab," katanya.