SuaraJabar.id - Pemkab Cianjur, Jawa Barat melalui Dinas Sosial setempat menargetkan daerah ini bebas dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasung hingga akhir tahun 2020. Kedepan, mereka yang mengalami gangguan jiwa akan mendapat pengobatan di sejumlah panti yang ada, termasuk rumah sakit jiwa.
Kepala Dins Sosial Kabupaten Cianjur Amat Mutawali mengatakan, pihaknya sudah menargetkan membebaskan ODGJ pasung sejak beberapa tun ke belakang. Namun selalu terkendala oleh pihak keluarga ODGJ yang tidak memberi izin untuk menjalani pengobatan.
"Selama ini, banyak kendala yang kami alami termasuk penolakan dari keluarga ketika anggota keluarganya yang mengalami pasung untuk dibebaskan guna mendapat pengobatan dan rehabillitasi. Sehingga kami akan berkoordinasi dengan panti dan yayasan untuk mewujudukan target Kabupaten Cianjur bebas pasung," katanya, Minggu (11/10/2020).
Di lain pihak, Ketua Yayasan Rumah Pulih Jiwa Rukman Syamsudin mengatakan, hingga saat ini jumlah ODGJ pasung di Kabupaten Cianjur masih tinggi. Menurutnya, sebaran ODGJ pasung ada di setiap kecamatan di Cianjur.
Terbukti beberapa waktu lalu, pihaknya membebaskan tiga orang ODGJ pasung di wilayah selatan yang sudah menjalani pasung sejak satu hingga enam tahun yang lalu.
"Kalau dibilang target boleh saja, tapi hingga saat ini, masih banyak ODGJ pasung yang belum dibebaskan. Bukti kalau koordinasi pemerintah belum berjalan," katanya.
Ia menjelaskan minimnya bantuan pemerintah membuat pihaknya kesulitan untuk melakukan pembebasan, ditambah minimnya obat yang dibutuhkan ODGJ selama menjalani rehabilitasi. Bahkan alasan pusat layanan kesehatan yang ada, menyebutkan obat untuk ODGJ minim.
"Minimnya edukasi dari pemerintah, membuat pihak keluarga menolak anggota keluarganya yang ODGJ mendapat penanganan. Bahkan banyak pihak keluarga menolak karena tidak percaya sama janji. Untuk itu, kami akan gencarkan kembali edukasi pada keluarga," katanya.
Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan yayasan yang ada guna mewujudkan Kabupaten Cianjur bebas pasung karena selama ini mereka kesulitan tenaga dan dana untuk melakukan edukasi dan pembebasan ODGJ pasung, sama halnya yang menjadi kendala pemerintah terbentur tenaga atau orang. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- Ole Romeny Menolak Absen di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanpa Naturalisasi, Jebolan Ajax Amsterdam Bisa Gantikan Ole Romeny di Timnas Indonesia
- Makna Satir Pengibaran Bendera One Piece di HUT RI ke-80, Ini Arti Sebenarnya Jolly Roger Luffy
- Ditemani Kader PSI, Mulyono Teman Kuliah Jokowi Akhirnya Muncul, Akui Bernama Asli Wakidi?
- Jelajah Rasa Nusantara dengan Promo Spesial BRImo di Signature Partner BRI
Pilihan
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
-
3 Film Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Negara: Lebih dari Sekadar Hiburan
-
OJK Beberkan Fintech Penyumbang Terbanyak Pengaduan Debt Collector Galak
-
Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus, RI & Thailand Kena 'Diskon' Sama, Singapura Paling Murah!
-
Pemerintah Dunia dan Tenryuubito: Antagonis One Piece yang Pungut Pajak Seenaknya
Terkini
-
5 Fakta Skandal Rp2,1 M di Garut: Dari Ultimatum DPRD Hingga Daftar 13 Kecamatan Wajib Setor Uang
-
Terjerat Temuan BPK, Ini Daftar 13 Kecamatan di Garut yang Wajib Kembalikan Uang Negara Rp2,1 M
-
Siapa Bertanggung Jawab? BPK Temukan Rp2,1 M Harus Kembali ke Kas Negara dari 13 Kecamatan Garut
-
5 Fakta Penting Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Subang, Puluhan Jadwal Kacau
-
KA Argo Bromo Anggrek Anjlok di Subang: Evakuasi Rampung, 9 KA Tertahan dan 43 Lainnya Memutar Arah