SuaraJabar.id - Pemkab Cianjur, Jawa Barat melalui Dinas Sosial setempat menargetkan daerah ini bebas dari Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pasung hingga akhir tahun 2020. Kedepan, mereka yang mengalami gangguan jiwa akan mendapat pengobatan di sejumlah panti yang ada, termasuk rumah sakit jiwa.
Kepala Dins Sosial Kabupaten Cianjur Amat Mutawali mengatakan, pihaknya sudah menargetkan membebaskan ODGJ pasung sejak beberapa tun ke belakang. Namun selalu terkendala oleh pihak keluarga ODGJ yang tidak memberi izin untuk menjalani pengobatan.
"Selama ini, banyak kendala yang kami alami termasuk penolakan dari keluarga ketika anggota keluarganya yang mengalami pasung untuk dibebaskan guna mendapat pengobatan dan rehabillitasi. Sehingga kami akan berkoordinasi dengan panti dan yayasan untuk mewujudukan target Kabupaten Cianjur bebas pasung," katanya, Minggu (11/10/2020).
Di lain pihak, Ketua Yayasan Rumah Pulih Jiwa Rukman Syamsudin mengatakan, hingga saat ini jumlah ODGJ pasung di Kabupaten Cianjur masih tinggi. Menurutnya, sebaran ODGJ pasung ada di setiap kecamatan di Cianjur.
Terbukti beberapa waktu lalu, pihaknya membebaskan tiga orang ODGJ pasung di wilayah selatan yang sudah menjalani pasung sejak satu hingga enam tahun yang lalu.
"Kalau dibilang target boleh saja, tapi hingga saat ini, masih banyak ODGJ pasung yang belum dibebaskan. Bukti kalau koordinasi pemerintah belum berjalan," katanya.
Ia menjelaskan minimnya bantuan pemerintah membuat pihaknya kesulitan untuk melakukan pembebasan, ditambah minimnya obat yang dibutuhkan ODGJ selama menjalani rehabilitasi. Bahkan alasan pusat layanan kesehatan yang ada, menyebutkan obat untuk ODGJ minim.
"Minimnya edukasi dari pemerintah, membuat pihak keluarga menolak anggota keluarganya yang ODGJ mendapat penanganan. Bahkan banyak pihak keluarga menolak karena tidak percaya sama janji. Untuk itu, kami akan gencarkan kembali edukasi pada keluarga," katanya.
Pihaknya berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan yayasan yang ada guna mewujudkan Kabupaten Cianjur bebas pasung karena selama ini mereka kesulitan tenaga dan dana untuk melakukan edukasi dan pembebasan ODGJ pasung, sama halnya yang menjadi kendala pemerintah terbentur tenaga atau orang. [Antara]
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Bedak Tabur Waterproof yang Tidak Mudah Luntur Saat Hujan
- 3 Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak Lewat HP, Tak Perlu ke Kantor
- Link Download Tema dan Logo HUT TNI 2026 Resmi dari Mabes TNI
- 3 Rekomendasi Sepatu Lokal Sol Empuk Aman untuk Hujan-hujanan, Anti Licin
- Bagaimana Cara Mengetahui Feng Shui Kita? Kenali Kua Number dan Cara Menghitungnya
Pilihan
-
Satgas PKH Pamer Tumpukan Duit Rp13 Triliun Hasil Penyelamataan Keuangan Negara di Hadapan Prabowo
-
Nama Puan Disebut Jadi Pengganti Gibran, Begini Respons Ketua DPR
-
Disaksikan Andi Gani dan Perwakilan Buruh, DPR Resmi Sahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Jadi UU
-
Kalapas Cibinong Dipecat dari ASN, Buntut Klaster Mewah dalam Penjara
-
Resmi, Syahganda Nainggolan Jadi Kepala Bakom RI Gantikan Muhammad Qodari
Terkini
-
Ombudsman RI Temukan Persoalan MBG di 34 Provinsi, Rekomendasi Segera Diserahkan ke BGN
-
Bejat! Guru Ngaji di Sukabumi Diduga Cabuli Murid Laki-laki, Polisi Temukan Tujuh Korban
-
Kasus PT DSI Masuk Babak Baru, Bareskrim Pasang Plang dan Sita Sejumlah Aset
-
Jadi Korban Perdagangan Orang, Tiga Siswi di Cianjur Dipastikan Tetap Sekolah
-
25 Ribu Mahasiswa Diterjunkan Tangani Sampah Bandung Raya, Target Kurangi 1.000 Ton per Hari