Keraton Kanoman-Kasepuhan Cirebon Minta Usul Provinsi Sunda Dikaji Ulang

SuaraJabar.id - Sultan Sepuh XV Pra Luqman Zulkaedin dari Keraton Kasepuhan Kota Cirebon meminta pihak-pihak yang menginginkan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda untuk mengkaji kembali usulan tersebut.

Ia mengatakan, Provinsi Jawa Barat memiliki kebudayaan yang majemuk. Di Kota dan Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Indramayu misalnya, sangat kental dengan adat dan budaya Jawa.

"Jadi sebaiknya tetap menggunakan nama Provinsi Jawa Barat, karena sebagian besar masyarakat di Jawa Barat merupakan Jawa," kata Sultan Sepuh XV Pra Luqman Zulkaedin Keraton Kasepuhan Cirebon saat dikonfirmasi melalui wahtsapp, Rabu (14/09/2020).

Masih kata Luqman, implikasi penggunaan nama Provinsi Sunda akan sangat berpengaruh secara psikologis pada masyarakat yang tidak berlatar budaya Sunda. Karena menurutnya, penamaan Sunda menunjukkan latar budaya dan kesukuan.

Baca Juga: Waspada La Nina, Ini Daerah Rawan Bencana di Jawa Barat

"Kami harap, semua harus dengan kajian yang komprehensif, sehingga tidak menimbulkan masalah kedepannya," katanya.

Menurutnya, Secara prinsip, yang dibutuhkan saat ini bukanlah soal penggantian nama dari Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda. Namun, lebih pada program-program yang mensejahterakan rakyat.

"Harusnya yang diperhatikan itu, bagaimana memajukan kebudayaan di wilayah Jawa Barat, bukan menggantikan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Sunda," katanya.

Sementara itu, juru bicara Keraton Kanoman Cirebon, Ratu Raja Arimbi mengatakan, secara historis Cirebon sendiri masuk dalam keluarga Pajajaran. Dimana Sunda juga tidak lepas dari Pajajaran.

"Tentunya, kami berharap hal itu dikaji kembali seperti apa, kalo Provinsi Jawa Barat diganti dengan nama Sunda," katanya.

Baca Juga: Jawa Barat Masuk Musim Hujan, BMKG: Waspada Puncak La Nina

Saat ditanya akan ada dampak pada adat dan kebudayaan di Jawa Barat, khususnya di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, ia menyebut perlu kajian yang mendalam agar tidak mendapatkan dampat negatif.

"Kalo dampak, pasti ada, maka dari itu diperlukan kajian dengan melibatkan sejarawan, budayawan. Apakah ini layak diganti atau memang bisa dipertahankan," katanya saat ditemui di Keraton Kanoman.

Kontributor : Abdul Rohman