Sudah Setor Masih Diusir, PKL Gunung Mas Bogor Minta Bupati Turun Tangan

SuaraJabar.id - Pedagang Kaki Lima (PKL) kebun teh Gunung Mas Bogor, Jawa Barat menyesalkan pengusiran yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap mereka, Kamis (29/10/2020).

Seorang PKL, Yadi Supriadi mengatakan, bahwa dirinya berjualan di lokasi dekat kebun teh karena sudah ada persetujuan antara Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Kami di sini berjualan sudah diperbolehkan oleh bupati, soalnya dulu pernah demo katanya di mana saja silahkan, tapi kenapa masih di gusur juga. Kalau memang mau tertib selesaikan dulu rest area di puncak ini," ucapnya dilansir Suarajakarta.id.

Bahkan, ia mengaku selalu melakukan penyetoran seminggu sekali kepada salah satu oknum di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua.

Baca Juga: Warga di Sukabumi Bertaruh Nyawa Sebrangi Sungai untuk Jual Hasil Pertanian

"Kami kan selalu setor ke pengurusnya, seharusnya kami bukan yang menghadapi Satpol PP dan Polisi, seharusnya pengurusnya, ini malah nggak ada. Kita bayaran ke kordinatornya Rp 10 ribu per minggu yang PKL dan pengurus parkir di sini juga," akunya.

Dirinya pun meminta kebijakan Bupati Bogor, Ade Yasin, untuk menyelesaikan persoalan lahan para PKL.

"Kami sudah didata, tapi kan rest areanya belum beres. Kalau mau tertib bereskan dulu, pendapatan kami juga menurun, apalagi saat ini sedang pandemi, saya tinggalkan istri dan anak untuk jualan, ini malah digusur," cetusnya.

Satpol PP Kabupaten Bogor sendiri berkilah para PKL diusir karena dianggap menimbulkan kerumunan saat pandemi Covid-19.

Tidak hanya kerumunan saja yang dibubarkan anggota gabungan tersebut, lapak pedagang kaki lima (PKL) pun turut ditertibakan.

Baca Juga: Perpanjang PSBB, Pemkab Bogor Batasi Pusat Keramaian Hingga Pukul 20.00 WIB

Saat proses penertiban, anggota gabungan itu sempat berdebat dengan beberapa PKL yang berjualan di kawasan kebun teh.