Aksi Bela Islam di Jakarta, Politikus PDIP Ini Bilang FPI Jago Kandang

SuaraJabar.id - Politikus PDIP Dewi Tanjung menilai aksi mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron yang digelar FPI dan PA 212, Senin (2/11/2020) kemarin berlebihan dan terkesan tak perlu.

Dewi Tanjung menilai, kelompk seperti FPI dan PA 212 seharusnya pergi ke Prancis jika mereka benar-benar marah terhadap sikap Emmanuel Macron.

“Zulkarnaen, Maaher, PA 212, FPI, dan ustaz-ustaz kadrun hanya gede bicara. Mereka enggak berani dan enggak punya nyali pergi perang beneran ke Prancis. Kelompok penjual agama ini hanya jago kandang dan jago keroyokan,” tulis Dewi Tanjung melalui akun Twitter pribadinya, dikutip Senin (2/11/2020)..

Lebih jauh, Dewi juga mengatakan, berteriak-teriak di depan Kedubes Prancis tidak akan membawa hasil apa-apa, termasuk jika mereka sekadar memboikot produk-produk dari negara tersebut.

Baca Juga: Protes Macron, Aceh Tunda Kerjasama dengan Institut Prancis

Sekali lagi, dia mengingatkan, jika hendak menentang, datanglah ke Prancis untuk berperang.

“Saya mau tantang FPI, PA 212, dan kadrun khilafah yang teriak-teriak boikot produk Prancis, katanya kalian bela Islam dan bela Nabi Muhammad, perang dong ke Prancis sana, bukan hanya berani teriak demo di depan Kedubes Prancis saja. Kadrun bisanya cuma ngomong, tapi nyali enggak ada,” terangnya dikutip dari Suara.com.

Wanita yang acap bersuara di media sosial itu menambahkan, seandainya ada kelompok Islam yang berniat jihad ke Prancis namun terhalang biaya, dia siap menanggungnya.

Sebab, Dewi penasaran, bagaimana jadinya jika mereka bertempur menghadapi tentara dari negara beribu kota Paris tersebut.

“Saya bisa aja sih ngeberangkatin kadrun-kadrun ke Prancis. Mereka kan selalu teriak-teriak mau jihad, nyali para kadrun ini kalau berhadapan langsung dengan tentara pemerintah Prancis kayak apa? Tapi, saya mikir lagi, uangnya lebih baik saya pakai untuk bangun masjid sama panti asuhan saja,” tegasnya.

Baca Juga: Prancis dalam Kondisi Syok Setelah Serangan Bertubi-tubi

Tak perlu boikot