SuaraJabar.id - BPOM tidak memberikan izin penggunaan darurat untuk vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang diteliti di Indonesia. Akibatnya rencana pemberian vaksin pada bulan Desember molor tidak sesuai dengan rencana pemerintah,
Dilansir Anadolu Agency, Kepala BPOM Penny Lukito gagalnya pemberian izin darurat (emergency use authorization/EUA) disebabkan oleh data terkait efikasi dan keamanan dari uji klinis tahap ketiga vaksin Sinovac di Bandung tidak bisa didapatkan pada Desember 2020.
Menurut dia, EUA terhadap vaksin Sinovac diprediksi baru bisa diterbitkan pada pekan ketiga dan keempat Januari 2020.
Sinovac merupakan salah satu kandidat vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh perusahaan China, PT Sinovac Biotech dan tengah menjalani uji klinis di sejumlah negara, salah satunya Indonesia.
Penny melanjutkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan sejumlah regulator obat dunia mensyaratkan penerbitan EUA harus mengacu pada laporan utuh dari uji klinis tahap pertama dan kedua, kemudian data pemantauan selama enam bulan setelah penyuntikan vaksin dosis yang terakhir.
Selain itu, EUA juga harus mengacu pada data analisis tiga bulan observasi dari uji klinis tahap ketiga, serta data efikasi minimum 50 persen.
Penny menuturkan data tersebut tidak mungkin didapat pada pekan ketiga Desember 2020 dari uji klinis fase ketiga vaksin Sinovac di Bandung.
"Kami sudah menyampaikan ke presiden dan menteri kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020 ini," kata Penny dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI pada Selasa (17/11/2020).
Menurut Penny, BPOM juga telah mencoba meminta data hasil uji klinis tahap ketiga vaksin yang sama kepada Brasil.
Baca Juga: Puskesmas Gelar Simulasi Vaksin, Jokowi: Saya Mampir, Tinggal Dekat Sini
Brasil telah memulai uji klinis lebih dulu dari Indonesia dan datanya dapat digunakan sebagai salah satu rujukan penerbitan EUA.
"Kami sudah dapat info dari Brasil bahwa mereka tidak bisa memberikan, Sinovac juga tidak bisa memberikan sehingga datanya tidak lengkap," kata dia.
"Berdasarkan standar yang ada, tentu tidak mungkin kami bisa berikan EUA pada minggu ketiga Desember 2020," ujar Penny.
BPOM juga telah mengirim tim inspeksi ke tempat produksi vaksin Sinovac di Beijing, China untuk mengecek mutu vaksin.
Meski mutu vaksin dinyatakan baik, BPOM masih membutuhkan data keamanan dan efikasi yang hanya bisa didapat lewat tahap uji klinis fase ketiga.
Pada awal November lalu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa program vaksinasi akan dimulai pada pekan ketiga Desember 2020 dengan bermodal EUA dari BPOM.
Berita Terkait
-
Imunisasi Anak Menurun Usai Pandemi, Kemenkes Soroti Kekhawatiran Efek Samping dan Hoaks
-
Pengawasan BPOM Dinilai Lemah, Kasus Ikan Asin Disemprot Baygon Picu Reaksi Keras DPR
-
Kenapa Vaksin HPV Diberikan Sejak Anak-anak? Ini Penjelasan Kemenkes
-
Viral Ikan Asin Disemprot Pestisida, BPOM Turun Tangan
-
Bedak Mirabella Apakah Sudah BPOM? Cek Status Izin Edarnya
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kepuasan Publik 57,4 Persen, Lingkungan Jadi Sorotan
-
KPK Periksa Bupati Bogor soal Dugaan Korupsi di Lingkungan Pemkab
-
BRI Perkuat Inklusi Keuangan UMKM Lewat Empat Penghargaan Pada 2026
-
Polisi Bongkar Dugaan Korupsi Dana Desa Paniis Kuningan, Kerugian Negara Capai Rp530 Juta
-
Termasuk di Jawa Barat, Perumnas Dorong Generasi Muda Siapkan Rumah Pertama