SuaraJabar.id - Pakar epidemiologi membagikan tips agar pelaksanaan pilkada besok tidak menyebabkan peningkatan kasus Covid-19. Apa katanya?
Epidemiolog dari Universitas Gadjah Mada, dr Riris Andono Ahmad, PhD, mengingatkan momen pilkada jangan sampai menjadi penyebab meningkatnya kasus Covid-19.
Dikatakan Riris, pilkada yang akan dilangsungkan lusa memang tidak akan bisa dibatalkan. Namun, masyarakat wajib tetap mematuhi protokol kesehatan.
"Yang datang ke TPS harusnya bisa dilayani misalnya dengan tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker bila perlu, dan juga jaraknya harus diperhatikan," tutur Riris, dalam konferensi pers dari Graha BNPB, Senin (7/12/2020).
Ia mengatakan pengaturan jarak dan juga alur pencoblosan di TPS wajib diperhatikan. Jangan sampai adanya kerumunan karena pemilih menumpuk di satu tempat.
"Ini tidak akan menghilangkan penularan sama sekali, tapi minimal bisa menurunkan risiko penularan," ucap lelaki berkacamata ini.
Jelang Pilkada, Ia juga menyoroti mobilitas masyarakat yang meningkat, seiring dengan dibukanya kembali kantor, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata.
"Mobilitas penduduk sudah semakin tinggi. Kita tahu bahwa virus itu nggak jalan ke mana-mana. Yang membawa virus itu ya karena orang melakukan mobilitas," ungkapnya.
Terkait angka penularan Covid-19 yang terus merangkak naik, Riris mengatakan perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di AS Melonjak, Negara Bagian California Bersiap Lockdown
Jangan sampai kampanye 3M dan 3T sudah digaungkan oleh pemerintah tapi pelaksanaannya di masyarakat masih kurang.
"Jadi kalaupun kita melakukan protokol tapi tidak tahu seberapa bagus kualitasnya, ditambah mobilitas tinggi, itu resep yang sempurna untuk terjadinya penularan," tutupnya.
Berita Terkait
-
Pandemi Senyap 2026: Mengapa Anak Indonesia Kembali Diserang Campak?
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
WFH demi Hemat BBM: Solusi Visioner atau Sekadar Geser Beban ke Rakyat?
-
OTT 10 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024, KPK Dorong Integritas Melalui Kabupaten-Kota Antikorupsi
-
Pemerintah Siapkan Skenario dari era Covid-19 Hadapi Krisis Energi Akibat Konflik Timur Tengah
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
Terkini
-
Penyisiran 3 Kilometer Hingga Jembatan Rancamulya, Tim SAR Temukan Korban Terakhir Ciherang
-
Sebut Uang yang Disita Tabungan Arisan Istri, Ono Surono Buka Suara Soal Kasus Suap Bekasi
-
Aset Perusahaan Laku Terjual, Tapi Pesangon Eks Karyawan PT TML Sukabumi Tak Kunjung Cair
-
Garis Kuning Terpasang! Praktik Tambang Emas Ilegal di Cibitung Akhirnya Disikat
-
Usut Suap Lahan Tapos, KPK Cecar Pejabat MA Soal 'Jual Beli' Mutasi Hakim PN Depok