SuaraJabar.id - Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 diklaim pemerintah berjalan aman dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Namun, menurut Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman diperkirakan ada jutaan orang tanpa gejala atau OTG yang tidak terdeteksi dalam proses pilkada.
"Diperkirakan ada setidaknya 2,4 juta OTG tidak terdeteksi terlibat dalam proses pilkada ini," kata Dicky kepada Suara.com, Rabu (9/12/2020).
Selain itu, Dicky juga menilai minimnya program testing dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, testing itu bisa dilakukan minimal sehari sebelum hari pencoblosan.
Lalu, Dicky juga sempat memantau pula pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah yang disiarkan melalui media. Ia melihat kurangnya pencegahan dan mitigasi seperti interaksi manusia, kontaminasi serta paparan di TPS.
"Potensi lonjakan kasus dan dampaknya umumnya terlihat jelas sebulan kemudian. Itu terjadi untuk setiap mobilisasi massa yang besar," ujarnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memaparkan hasil monitor kedisiplinan protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara/TPS penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Rata-rata TPS yang terpantau telah menjalani protokol kesehatan Covid-19.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 dr. Dewi Nur Aisyah mengatakan terdapat 6.200 TPS yang datanya diberikan kepada Satgas Covid-19.
"Ini kita melihat pertama, apakah TPS menyediakan fasilitas cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, ini 90 persen sudah ada, sisanya masih belum," kata Dewi dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/12).
"Handsanitizer tersedia lebih dari hampir 90 persen di tempat pemilihan," tambahnya.
Baca Juga: Epidemiolog: Tak Ada Calon Kepala Daerah Janji Tangani Pandemi Covid-19
Kemudian untuk petugas di TPS juga dianggap telah mengingatkan pemilih untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Penggunaan sarung tangan baik oleh petugas dan pemilih juga diterapkan lebih dari 91 persen.
"Selanjutnya adalah apakah seluruh petugas menggunakan masker, ini pelaporan di lapangan 95 persen lebih TPS sudah menerapkan face shield ini di angka 93 persen. Sekitar 80 persen ada bilik khusus, 20 persen ini belum tersedia ruang bilik khusus untuk pemilih yang bersuhu di atas 37,3 derajat celsius," jelasnya.
"Ketersediaan petugas dengan APD lengkap ini digunakan untuk mendampingi pemilih dengan suhunya tinggi ini tersedia di 65 persen tempat TPS, sisanya belum lengkap," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Mau Nonton Konser Bebas dari Risiko Infeksi Covid-19, Epidemiolog Sarankan Jaga Jarak 1 Meter
-
Epidemiolog Desak Pemerintah Segera Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut sebagai KLB
-
Epidemiolog: Jangan Sampai Ada Anggapan Masker Penentu Akhir Pandemi
-
Mampu Hindari Imunitas Vaksin, Subvarian Omicron BA2.75.2 Berpotensi Perpanjang Durasi Pandemi
-
Agar Tak Tertular Covid, Epidemiolog ke Kelompok Lansia dan Rentan : Jaga Diri Pakai Masker, Kalau Fit Tak Usah Keluar
Terpopuler
- Ole Romeny Menolak Absen di Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
- Tanpa Naturalisasi, Jebolan Ajax Amsterdam Bisa Gantikan Ole Romeny di Timnas Indonesia
- Makna Satir Pengibaran Bendera One Piece di HUT RI ke-80, Ini Arti Sebenarnya Jolly Roger Luffy
- Ditemani Kader PSI, Mulyono Teman Kuliah Jokowi Akhirnya Muncul, Akui Bernama Asli Wakidi?
- Jelajah Rasa Nusantara dengan Promo Spesial BRImo di Signature Partner BRI
Pilihan
-
6 Smartwatch Murah untuk Gaji UMR, Pilihan Terbaik Para Perintis 2025
-
3 Film Jadi Simbol Perlawanan Terhadap Negara: Lebih dari Sekadar Hiburan
-
OJK Beberkan Fintech Penyumbang Terbanyak Pengaduan Debt Collector Galak
-
Tarif Trump 19% Berlaku 7 Agustus, RI & Thailand Kena 'Diskon' Sama, Singapura Paling Murah!
-
Pemerintah Dunia dan Tenryuubito: Antagonis One Piece yang Pungut Pajak Seenaknya
Terkini
-
Ambisi Besar Cianjur 2025: Targetkan 30 Persen Turis Bule Hingga Janji Ramzi Bereskan 'Jalur Neraka'
-
5 Fakta Skandal Rp2,1 M di Garut: Dari Ultimatum DPRD Hingga Daftar 13 Kecamatan Wajib Setor Uang
-
Terjerat Temuan BPK, Ini Daftar 13 Kecamatan di Garut yang Wajib Kembalikan Uang Negara Rp2,1 M
-
Siapa Bertanggung Jawab? BPK Temukan Rp2,1 M Harus Kembali ke Kas Negara dari 13 Kecamatan Garut
-
5 Fakta Penting Anjloknya KA Argo Bromo Anggrek di Subang, Puluhan Jadwal Kacau