SuaraJabar.id - Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 diklaim pemerintah berjalan aman dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19. Namun, menurut Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman diperkirakan ada jutaan orang tanpa gejala atau OTG yang tidak terdeteksi dalam proses pilkada.
"Diperkirakan ada setidaknya 2,4 juta OTG tidak terdeteksi terlibat dalam proses pilkada ini," kata Dicky kepada Suara.com, Rabu (9/12/2020).
Selain itu, Dicky juga menilai minimnya program testing dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya, testing itu bisa dilakukan minimal sehari sebelum hari pencoblosan.
Lalu, Dicky juga sempat memantau pula pelaksanaan Pilkada di sejumlah daerah yang disiarkan melalui media. Ia melihat kurangnya pencegahan dan mitigasi seperti interaksi manusia, kontaminasi serta paparan di TPS.
"Potensi lonjakan kasus dan dampaknya umumnya terlihat jelas sebulan kemudian. Itu terjadi untuk setiap mobilisasi massa yang besar," ujarnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 memaparkan hasil monitor kedisiplinan protokol kesehatan di Tempat Pemungutan Suara/TPS penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Rata-rata TPS yang terpantau telah menjalani protokol kesehatan Covid-19.
Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Covid-19 dr. Dewi Nur Aisyah mengatakan terdapat 6.200 TPS yang datanya diberikan kepada Satgas Covid-19.
"Ini kita melihat pertama, apakah TPS menyediakan fasilitas cuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, ini 90 persen sudah ada, sisanya masih belum," kata Dewi dalam konferensi pers virtual, Rabu (9/12).
"Handsanitizer tersedia lebih dari hampir 90 persen di tempat pemilihan," tambahnya.
Baca Juga: Epidemiolog: Tak Ada Calon Kepala Daerah Janji Tangani Pandemi Covid-19
Kemudian untuk petugas di TPS juga dianggap telah mengingatkan pemilih untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Penggunaan sarung tangan baik oleh petugas dan pemilih juga diterapkan lebih dari 91 persen.
"Selanjutnya adalah apakah seluruh petugas menggunakan masker, ini pelaporan di lapangan 95 persen lebih TPS sudah menerapkan face shield ini di angka 93 persen. Sekitar 80 persen ada bilik khusus, 20 persen ini belum tersedia ruang bilik khusus untuk pemilih yang bersuhu di atas 37,3 derajat celsius," jelasnya.
"Ketersediaan petugas dengan APD lengkap ini digunakan untuk mendampingi pemilih dengan suhunya tinggi ini tersedia di 65 persen tempat TPS, sisanya belum lengkap," tuturnya.
Tag
Berita Terkait
-
Tegukan Maut di Balik 'Klaim' Kebugaran: Mengapa Minum Oli Adalah Bunuh Diri Medis?
-
Pakar Kesehatan Soroti Bahaya Lautan Sampah Muara Baru bagi Warga Pesisir
-
Mau Nonton Konser Bebas dari Risiko Infeksi Covid-19, Epidemiolog Sarankan Jaga Jarak 1 Meter
-
Epidemiolog Desak Pemerintah Segera Tetapkan Kasus Gagal Ginjal Akut sebagai KLB
-
Epidemiolog: Jangan Sampai Ada Anggapan Masker Penentu Akhir Pandemi
Terpopuler
- Prabowo Mau Gratiskan Pendidikan SD hingga Universitas Negeri, Dananya dari Uang Korupsi
- Viral Foto Duduk Bareng, Terungkap 6 Momen Kedekatan Gubernur Sherly dan Ahmad Luthfi
- Keluarga Masuk Daftar Ahli Waris Sengketa Lahan Sriwedari, Wali Kota Solo Respati Ambil Sikap Tegas!
- Sinopsis Revenge, Drama China Terbaru Lu Yu Xiao dan Zhang Ling He di WeTV
- Gegara Ayam Gongso, 413 Siswa dan Guru SMKN 2 Jogja Diduga Keracunan MBG
Pilihan
-
Emil Audero dan 5 Pemain Tinggalkan Rayo Vallecano
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
Terkini
-
Gaya Baru Sektor Swasta Jaga Alam, WWF Sambut Positif Inisiatif EIGER Nature
-
Rumah Guru SMAN 1 Tasikmalaya Digeledah KPK, Rentetan dari Kasus Ini
-
Kemarau Panjang, 5.711 Warga Cianjur Terdampak Krisis Air Bersih
-
KEHATI Dorong Kebijakan Iklim Integrasikan Perlindungan Keanekaragaman Hayati
-
Danny Setiawan, Birokrat Karier yang Menembus Kursi Gubernur Jawa Barat