Petisi: Program Vaksin Mandiri Bentuk Komersialisasi

SuaraJabar.id - Petisi berisi desakan agar pemerintah menggratiskan biaya vaksin Covid-19 untuk rakyat dibuat oleh Sulfikar Amir. Hingga Jumat (11/12/2020), pukul 08.00 WIB, petisi telah ditandatangani oleh 1.447 orang.

"Memberikan vaksin Covid-19 secara gratis ke seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali," kata Sulfikar dalam petisinya.

Pemerintah diminta membatalkan program vaksin mandiri karena warga harus membayar, padahal sekarang mayoritas warga kesulitan ekonomi akibat pandemi.

"Program vaksin mandiri adalah bentuk komersialisasi vaksin yang sangat tidak tepat dan tidak etis untuk dilakukan dalam situasi pandemi seperti sekarang. Ini dapat menggagalkan proses vaksinasi Covid-19 karena tidak ada jaminan setiap warga Indonesia yang tidak mendapatkan vaksin gratis mau dan mampu membayar biaya vaksin," kata dia.

Baca Juga: Google Kenalkan Fitur untuk Tangkal Hoaks Vaksin Covid-19

Pemerintah dianggap gagal mengendalikan pandemi karena setiap kebijakan yang diambil dinilai tidak tepat dan tidak efektif untuk menekan penularan virus corona.

"Sejak awal pandemi pemerintah Joko Widodo kelihatan gagap memanfaatkan peluang yang ada untuk mencegah pandemi. Hal ini diperparah oleh kepentingan politik ekonomi yang mengorbankan kesehatan publik. Akibatnya, krisis pandemi memakan banyak korban, khususnya dokter dan tenaga kesehatan," kata dia.

Pada Kamis (10/12/2020), ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman pernah mengatakan seharusnya vaksin Covid-19 diberikan kepada masyarakas secara gratis.

"Vaksinasi ini dilakukan dalam situasi pandemi bencana nasional, sehingga vaksin ini menjadi satu barang yang menjadi hak setiap warga negara, ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan dan hak hidup masyarakat, jadi harus gratis," kata Dicky melalui pesan singkat kepada Suara.com.

"Ini juga sesuai dengan yang disampaikan badan kesehatan dunia, dan sejarah pandemi sebelumnya."

Baca Juga: Waspada, Vaksin Covid-19 Bisa Timbulkan Reaksi Alergi Serius

Sementara Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan pemerintah belum menentukan harga untuk satu dosis vaksin.